Bupati Abdya Siapkan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie

Bupati Aceh Barat Daya (Ir. H. Jupri Hasanuddin, MM) sangat bersemangat menerima atas kunjungan/audiensi Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (Drs. H. Makti Ritonga, SH., MH.) bersama rombongan pada tanggal 22 OKtober 2013.

Setelah Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (Drs. H. Bakti Ritonga, SH., MH) memaparkan maksud dan tujuan kunjungan rombongan menemui Bupati Abdya dengan mengemukakan kunjungannya untuk sowan/menampakkan muka atas penugasannya sebagai ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan yang baru dilakukan serah terima pada tanggal 20 Agustus 2013 yang lalu dan baru aktif bertugas sejak 12 September 2013 karena mengikuti Bintek Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah di Megamendung. Selanjutnya Ketua MS Tapaktuan menjelaskan tentang wilayah yurisdiksi MS Tapaktuan terdiri dari dua wilayah hukum Pemerintahan yaituKabupaten Aceh Selatan sebanayak 18 Kecamatan dan Aceh Barat Daya sebanyak 9 Kecamatan. Berdasarkan data pada bagaian Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pertanggal 21 Oktober2013 telah menangani kasus sebanyak 186 perkara. Kasus tersebut terdiri dari Perceraian sebanyak 141 perkara (80 % Cerai gugat), perkara warisan sebanyak 1 perkara, perkara sengketa Harta Bersama sebanyak 2 Perkara, perkara pengangkatan anak sebanayak 8 perkara, perkara Isbat nikah sebanyak 17 perkara, perkara penetapan ahli waris sebanyak 8 perkara, perkara Pengangkatan wali sebanyak 5 perkara, perkara pembatalan Hibah sebanyak 1 perkara, perkara izin poligami sebanyak 1 perkara, perkara pidana islam/jinayah 1 perkara.

Dari data tersebut di atas sebanyak 67 perkara (lebih kurang 36 %) dari perkara yang diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan berasal dari masyarakat/warga Kabupaten Aceh Barat Daya dengan usia perkawinan antara 5 sampai 15 tahun, dengan rata-rata anak dua sampai tiga orang. Dengan demikian dari perceraian tersebut akan muncul duda, janda dan anak yang tidak mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya secara penuh diperkirakan 150 orang anak setiap tahun, demikian juga dengankekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan persoalan baru dalam keluarga.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan mengemukakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari’at Islam Mahkamah Syari’iyah secara organisasi termasuk dalam Pembinaan Pemerintah Daerah, sehingga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita atasi secara bersama antara Masyarakat sebagai pencari keadilan dan atau pelayanan hukum, Lembaga Peradilan dalam hal ini Mahkamah Syari’ah Tapaktuan dan Pemerintah Kabupaten atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten diantaranya:

1. Kalau kita amati akibat dari komplik masa lalu sehingga sampai saat ini disinyalir ribuan rakyat NAD (Koran serambi 8 Oktober 2013) dan mungkin diantaranya termasuk rakyatKabupaten Aceh Barat Daya yang tidak mempunyai akta nikah. Maka untuk kepastian hukum hubungan hukum antar orang perorangan baik dalam perkawianan maupun perceraian baik akibat dari komplik masa lalu atau akibat bencana alam atau karena keadaan lain sehingga tidak mempunyai bukti nikah, maka perlu setiap individu atau organisasi maupun Pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepastian hukum, sebab dengan tidak adanya bukti pernikahan orang tua berakibat kepada anak-anak bangsa bisa terkendala dalam meraih masa depannya yang lebih cerah seperti untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena mungkin akan kesulitan untuk kepengurusan akta lahir, Kartu tanda penduduk dan lain-lain sebagainya;
2. Berdasarkan data yang ada pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pihak yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan relative banyak diantaranya warga masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin, sementara mereka adalah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik ketika ingin mengajukan tuntutan hak, sementara Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (sesuai DIPA) dalam memberikan bantuan berperkara secara prodeo hanya dengan perbandingan sekitar 10 % dari perkara yang diterima.
3. Bahwa wilayah hukum Mahkah Syar’iyah Tapaktuan secara geogravis cukup luas dan terjal sehingga warga cukup sulit menjangkau terutama untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebenarnya Mahkamah syar’iyah dibenarkan untuk mendekatkan jangkauan masyarakat melalui sidang keliling namun lagi-lagi sampai saat ini kita belum mempunyai pasilitas anggaran yang cukup memadai untuk itu, walaupun tahun ini mahkamah syar’iyah melakukan sidang keliling di Blangpidi dengan anggaran yang cukup minim dan sebenarnya beberapa tahun yang lalu di Blangpidi sudah digagas untuk pembentukan Mahkamah Syar’iyah untuk mewilayahi wilayah hokum Aceh Barat Daya tetapi sampai saat ini belum terealisir, mungkin salah satu kendala adalah letak tanah yang sudah disiapkan Pemkab Aceh Barat Daya kurang memadai.
4. Bahwa Siswa/I terutama tingkat SLTA perlu diberikan pemahaman hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum baik dalam masalah moral dan masalah hukum keluarga, karena pihak yang mengajukan gugatan di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan usia perkawinan relative muda, kemungkinan karena belum siap sebagai ibu atau sebagai ayah;
5. Dalam melakukan prosesi persidangan pidana islam/jinayah mahkamah syar’iyah Tapaktuan menghadapi banyak kendala dalam penyelesaiaanya seperti ruang sidang, sebenarya sudah cukup representatif namun mobiler sebagai sarana perlengkapan persidangan sampai saat ini belum terpenuhi sesuai dengan misi yang diembannya sebagai peradilan Islam sehingga persidangan tetap digabung dengan persidangan perdata.
6. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kasus perbankan syari’ah, sodaqah, zakat belum ada yang sampai ke peradilan Mahkamah Syar’yah Tapaktuan, mudah-mudahan memang benar-benar tidak ada yang macet atau wanprestasi deiantara yang melakukan akad atau para pengelola sodaqah dan zakat tersebut.

Dalam menanggapi paparan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan (Drs. H. Bakti Ritonga, SH., MH.), Bupati Aceh Barat Daya (Ir. H. Jupri Hasanuddin, MM) menytakan apa yang dikemukan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah adalah merupakan bahagian dari visi dan misi Pemkab Abdya dan itu merupakan bahagian dari pelayanan kita terhadap masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan kepastian hubungan hukum para orangtua untuk kepentingan masa depan anak-anaknya, demikian juga dengan bantuan biaya untuk proses dalam rangka penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar’iyah. Sedangkan yang berhubungan dengan pembentukan Mahkamah Syar’iyah Blangpidi Kabupaten Aceh Barat Daya Pemkab siap membantu kalau tanah yang sudah diberikan dahulu kurang memadai maka kita akan bantu sepenuhnya pada lokasi yang lebih memadai di komplek perkantoran kantor Bupati diantara Kantor Polres dengan Kantor BKD, seluas 3000m2 sampai dengan 5000 m2 dan langsung memerintahkan asisten I Pemkab Abdya (Drs. H. Mex Rivai) untuk membawa rombongan Ketua Mahkamah Syar’iyah melihat lokasi tanah tersebut, dan diurus surat-surat yang diperlukan untuk itu, dan mengenai bantuan dalam bentuk dana kita akan cari celah untuk bisa dimasukkan dalam anggaran APBK Abdya, diahir pembicaraan Bupati menyampaikan mohon maaf dan semoga kita bisa kerjasama yang baik untuk masa-masa yang akan datang dan Bapak ketua bisa betah di daerah kita ini.

Selanjutnya setelah pertemuan dengan Bupati (Ir. Jupri Hasanuddin, MM) Asisten I Pemkab Abdya (Drs. Mex Rivai) membawa rombongan ketua Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Panitera/sekretaris (Drs. T. Burhan saby), wakil Sekretaris (Drs. Muhammad) dan Panmud Hukum (Ilyas Daud, SH) menuju lokasi tanah yang akan diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pertapakan pembangunan kantor Mahkamah Syari’ah Blangpidi.

Pada saat meninjau lokasi tanah yang direncanakan untuk pembangunan MS Blangpidi tersebut Asisten I menjelaskan bahwa lokasi tata letak tanah tersebut adalah diantara Kantor Polres Abdya (sudah ditempati) dengan kantor DIKLAD Pemkab Abdya dan diseberangnya/berbatas jalan kantor DPRK abdya.