Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh
JAKARTA – Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar tahunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Rangkaian kegiatan Laporan Tahunan (LAPTAH) Tahun 2025 yang berlangsung sejak 9 hingga 10 Februari 2026 ini dihadiri oleh pimpinan pengadilan dari seluruh Indonesia, termasuk Ketua Mahkamah Syar’iyah Singkil.
Dengan mengusung tema besar “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera”, agenda ini menjadi momentum krusial bagi Mahkamah Agung untuk memaparkan capaian kinerja serta arah kebijakan strategis dalam melayani masyarakat pencari keadilan di masa depan.
1. Pameran Kampung Hukum 2026: Edukasi dan Inovasi
Rangkaian acara dimulai pada tanggal 9 Februari dengan pembukaan Pameran Kampung Hukum 2026. Pameran ini diikuti oleh berbagai lembaga penegak hukum, kementerian, serta mitra internasional.
Melalui stan-stan edukatif, masyarakat diperkenalkan pada inovasi terbaru di dunia peradilan, termasuk pengembangan teknologi informasi yang semakin memudahkan akses hukum. Kehadiran pameran ini menegaskan bahwa Mahkamah Agung semakin terbuka dan inklusif terhadap masyarakat luas.
2. Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2025
Puncak acara dilaksanakan pada Selasa, 10 Februari 2026, melalui Sidang Istimewa Laporan Tahunan. Dalam pidatonya, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI memaparkan statistik penanganan perkara, keberhasilan digitalisasi birokrasi, dan komitmen menjaga integritas hakim.
Tema “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera” ditekankan sebagai pengingat bahwa kepastian hukum yang adil adalah prasyarat utama bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Pembinaan oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI
Setelah sidang utama, agenda dilanjutkan dengan sesi pembinaan teknis dan administrasi oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI. Sesi ini menjadi sangat krusial karena pimpinan MA memberikan instruksi langsung mengenai:
- Peningkatan kedisiplinan dan integritas aparatur peradilan.
- Penerapan kode etik hakim secara ketat.
- Optimalisasi pelayanan publik di tingkat satuan kerja daerah.
4. Sinergi Kelembagaan: Materi dari Ketua Komisi Yudisial RI
Menambah bobot kegiatan, hadir pula Ketua Komisi Yudisial (KY) RI sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Ketua KY menekankan pentingnya sinergi antara MA dan KY dalam melakukan pengawasan hakim. Materi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hakim tidak hanya cerdas secara hukum, tetapi juga memiliki keluhuran martabat dan perilaku yang terjaga.
Kehadiran Ketua MS Singkil dalam agenda nasional ini membuktikan bahwa sinergi antara pengadilan di tingkat daerah dengan Mahkamah Agung RI tetap terjalin kuat demi terwujudnya visi besar Peradilan Indonesia yang Agung.
