PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN

1.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara ElektronikKlik Disini
2.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara ElektronikKlik Disini
3.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Ag.ung Dan Badan Peradilan Yang Berada DibawahnyaKlik Disini
4.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (covid-19) Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada DibawahnyaKlik Disini
5.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksnaan Sidang Di Luar Gedung PengadilanKlik Disini
 6.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan PeradilanKlik Disini
 7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Klik Disini
 8.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)Klik Disini
 9.Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikKlik Disini
 10.Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikKlik Disini
 11.Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi PublikKlik Disini
 12.SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan AgamaKlik Disini
 13.Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Klik Disini
 14.Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Klik Disini
 15.Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan Klik Disini
 16.Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung  Klik Disini
 17.Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  Klik Disini
 18.Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama  Klik Disini