Kehadiran beliau mewakili Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam memenuhi undangan dari Katibul Wali pada kegiatan resmi pengukuhan kepengurusan MAA yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Acara tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran lembaga adat di Aceh dalam menjaga nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta harmonisasi kehidupan masyarakat Aceh. Kegiatan turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh adat,
tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lembaga pemerintahan dan keagamaan di Aceh.

Mahkamah Syar’iyah Aceh mendukung sinergi antara lembaga peradilan dan lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial serta memperkuat nilai-nilai syariat dan adat yang berlaku di Aceh.

Tapaktuan | 08 Mei 2026 – Mengawali aktivitas di akhir pekan dengan semangat pola hidup sehat, seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan melaksanakan kegiatan senam bersama pada Jumat pagi (08/05). Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor ini diikuti secara antusias oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf, mulai dari Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, para Hakim, Panitera, Sekretaris, hingga seluruh pegawai di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan.

Kegiatan senam bersama ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani serta kesehatan mental para aparatur di tengah padatnya aktivitas persidangan dan pelayanan administrasi. Dengan kondisi fisik yang prima, diharapkan seluruh pegawai dapat terus memberikan performa terbaik dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

Banda Aceh, 08 Mei 2026 — Dalam upaya memastikan proses pemeriksaan perkara berjalan objektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek sengketa dalam perkara harta bersama Nomor 34/Pdt.G/2026/MS.Bna. Perkara tersebut telah terdaftar sejak 20 Januari 2026 dan telah melalui 9 (Sembilan) kali persidangan.

Sidang diawali di Kantor Keuchik Gampong Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dan turut dihadiri oleh para pihak berperkara beserta kuasa hukumnya, perangkat gampong, dan pihak keamanan dari Polsek Banda Raya. Sidang dibuka tepat pukul 09.00 WIB, kemudian diskors untuk pelaksanaan pemeriksaan langsung ke lokasi objek sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan sela.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H., didampingi dua Hakim Anggota, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum, Panitera Pengganti Hj. Helma, S.Ag., dan diikuti oleh Jurusita Pengganti serta Timnya, Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan jelas terhadap objek sengketa yang menjadi pokok perkara. Adapun objek sengketa berupa bangunan rumah permanen tersebut berlokasi di Jalan Persatuan, Gampong Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Dalam keterangannya, Ketua Majelis menyampaikan bahwa proses descente berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Beliau juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan, khususnya pihak kepolisian, serta aparatur gampong yang turut membantu menjaga situasi tetap kondusif selama pemeriksaan berlangsung.

Melalui pelaksanaan pemeriksaan setempat ini, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terus berkomitmen menghadirkan pelayanan peradilan yang profesional, berintegritas, serta mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.(MyQ)

Calang — Mahkamah Syar’iyah Calang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi budaya kerja nasional melalui penerapan sistem kerja fleksibel Work From Home (WFH) Tahap III yang dilaksanakan pada Jumat, 8 Mei 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah strategis lembaga peradilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, profesional, dan berbasis teknologi informasi.

Penerapan WFH tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 8 April 2026 tentang pola kerja fleksibel di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Calang Nomor: 172/KMS.W1-A17/SK.OT1.2/IV/2026.

Melalui kebijakan tersebut, Mahkamah Syar’iyah Calang menegaskan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel tetap mengedepankan disiplin, integritas, serta akuntabilitas kinerja aparatur. Seluruh pegawai, baik yang melaksanakan tugas dari rumah (Work From Home/WFH) maupun dari kantor (Work From Office/WFO), diwajibkan melakukan absensi elektronik melalui aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pegawai yang menjalankan WFH diwajibkan menyusun rencana kerja harian, melampirkan bukti dukung pelaksanaan tugas, serta menyampaikan laporan hasil kerja melalui menu Laporan Lembar Kerja (LLK) pada aplikasi SIMARI. Ketentuan ini diterapkan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan optimalisasi pengawasan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan monitoring pelaksanaan tugas, seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Calang juga diwajibkan mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Zoom Meeting pada perangkat kerja masing-masing. Langkah tersebut dilakukan agar pimpinan dapat melakukan pemantauan, pembinaan, dan koordinasi sewaktu-waktu demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun aparatur Mahkamah Syar’iyah Calang yang melaksanakan WFH pada Tahap III tanggal 8 Mei 2026 yaitu:

• Rizqa Maulidya, S.H. (Hakim)
• Rizki Muammar, S.H.I. (Panitera)
• Afwan Zahri, S.H.I., M.H. (Panitera Muda Hukum)
• T Zulhabibi (Juru Sita)
• Hendra Cipta, S.T. (Sekretaris)
• Novrianda, S.H.I. (Kepala Sub Bagian PTIP)
• Mawaddah, S.H.I. (Penata Layanan Operasional)
• Yoga Agung Saputra, S.H. (CPNS – Analis Perkara Peradilan)
• Mawardi, S.H.I. (Penata Layanan Operasional)
• Wahyu Musfikar (Operator Layanan Operasional)
• M. Ikramulhaqqi, S.T. (Teknisi Sarana dan Prasarana)

Penerapan sistem kerja fleksibel ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Mahkamah Syar’iyah Calang dalam mendukung reformasi birokrasi serta percepatan digitalisasi lembaga peradilan.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Calang menegaskan bahwa transformasi sistem kerja bukan hanya bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman, tetapi juga langkah nyata dalam membangun institusi peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Dengan penerapan WFH Tahap III ini, Mahkamah Syar’iyah Calang kembali menegaskan kesiapan institusi dalam menghadapi dinamika perubahan budaya kerja nasional, sekaligus memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat tetap berjalan optimal, efektif, dan berkesinambungan.

Dalam pemaparannya, Ketua MS Langsa menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran perkara melalui sistem e-Court, proses mediasi, hingga teknik pembuktian di ruang sidang. Beliau juga menjelaskan dinamika penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh yang menjadi ciri khas kewenangan Mahkamah Syar’iyah dibandingkan Pengadilan Agama di luar Aceh.

“Mahasiswa sebagai calon praktisi hukum harus memiliki integritas dan kompetensi yang mumpuni. Kuliah ini diharapkan menjadi bekal awal agar mereka lebih siap saat terjun ke dunia kerja peradilan nantinya,” ujar beliau.

Kuliah umum ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan antara Mahkamah Syar’iyah Langsa dengan perguruan tinggi di Kota Langsa, seperti IAIN Langsa dan Universitas Samudra, guna meningkatkan kualitas literasi hukum bagi mahasiswa. Antusiasme mahasiswa terlihat tinggi melalui sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kasus perdata Islam, seperti sengketa waris dan hibah.

oleh karna itu Ketua MS  Langsa memberikan motivasi dan semangat kepada Para Mahasiswa yang sejatinya merupakan generasi penerus Bangsa, baik buruknya Bangsa ini pada masa depan terutama yang berkaitan dengan Peradilan Agama dan ekonomi syariah, berada ditangan Para Mahasiswa. Pada hari ini mungkin saja masih menjadi pendengar sebagai Mahasiswa, namun tidak ada yang tahu dikemudian hari menjadi Hakim dan Ketua Pengadilan.

Subulussalam, 07 Mei 2026

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam dalam upaya mewujudkan penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi. Hakim Mediator Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, YM Nurul Amelia, S.H., M.H., berhasil mencapai mediasi sepenuhnya terhadap perkara harta bersama Nomor 44/Pdt.G/2026/MS.Sus pada hari Kamis, 7 April 2026.

Pelaksanaan mediasi berlangsung di ruang mediasi Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam dalam suasana penuh kekeluargaan, terbuka, dan kondusif. Dengan pendekatan persuasif serta komunikasi yang baik, hakim mediator berhasil mempertemukan kehendak para pihak sehingga tercapai kesepakatan damai tanpa harus melanjutkan proses persidangan hingga putusan.

Keberhasilan mediasi ini menjadi wujud nyata komitmen Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam dalam mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam proses peradilan. Selain itu, penyelesaian perkara melalui jalur mediasi juga memberikan manfaat besar bagi para pihak karena mampu menjaga hubungan baik dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

Dalam proses mediasi, YM Nurul Amelia, S.H., M.H. memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat serta harapan masing-masing. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, para pihak akhirnya sepakat menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut secara damai dan sukarela.

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan pentingnya peran mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama. Mediasi bukan hanya menjadi sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi wadah membangun kembali komunikasi yang harmonis antar pihak yang berperkara.

Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam terus berkomitmen meningkatkan keberhasilan mediasi sebagai bagian dari pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Diharapkan keberhasilan mediasi ini dapat menjadi contoh positif bahwa penyelesaian perkara melalui jalan damai merupakan langkah terbaik yang mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan keharmonisan bagi semua pihak. (d)

Banda Aceh, 08 Mei 2026 — Kepedulian dan rasa kekeluargaan menjadi nilai yang terus dijaga di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan kunjungan sosial yang dilaksanakan oleh keluarga besar Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai bentuk dukungan dan perhatian kepada sesama aparatur yang tengah menjalani masa pemulihan kesehatan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H., didampingi, Ketua Pengurus Badan Sosial, serta diikuti oleh seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Kunjungan dilakukan kepada Ibu Syukriati, S.H., selaku Panitera Pengganti Mahkamah Syar’iyah Aceh yang diperbantukan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, rombongan menyampaikan doa serta dukungan moril agar Ibu Syukriati, S.H. segera diberikan kesembuhan dan kesehatan, sehingga dapat kembali beraktivitas serta menjalankan tugas bersama keluarga besar Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Melalui kegiatan tersebut, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terus menunjukkan komitmennya dalam membangun lingkungan kerja yang penuh kepedulian, persaudaraan, dan saling mendukung, sejalan dengan semangat memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas kepada masyarakat.(MyQ)

Banda Aceh — Mahkamah Syar’iyah Aceh menerima audiensi dan wawancara dari Tim Penyusunan Naskah Akademik “Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Khusus Niaga Syariah di Lingkungan Peradilan Agama” pada 7 s.d. 9 Mei 2026 di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data, masukan, dan pandangan dari lingkungan peradilan agama terkait urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Niaga Syariah sebagai bagian dari penguatan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Audiensi berlangsung dengan suasana dialogis dan konstruktif. Tim berdiskusi mengenai praktik penyelesaian perkara ekonomi syariah, tantangan regulasi, serta kebutuhan penguatan kelembagaan peradilan agama dalam menghadapi perkembangan transaksi bisnis dan keuangan syariah yang semakin kompleks.

Mahkamah Syar’iyah Aceh menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap hasil penyusunan naskah akademik nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah serta meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa niaga syariah di Indonesia.

Susunan Peserta Tim Audiensi

1. Khoirul Anwar — Hakim Tinggi Yustisial pada Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI
2. Musidah — Hakim Yustisial pada Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI
3. Deni Kamaluddin Yusuf — Akademisi UIN Bandung dan Dewan Pakar DPP Ikatan Alumni Ekonomi Syariah
4. Yusnardi — Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho
5. Fahadil Amin Al Hasan — Hakim Yustisial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
6. Achmad Pratomo — Penata Layanan Operasional Pusat Strategi Kebijakan Kumdil Mahkamah Agung RI
7. Taufik Hidayat — Penata Layanan Operasional Pusat Strategi Kebijakan Kumdil Mahkamah Agung RI

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung RI, akademisi, dan satuan kerja peradilan agama dalam mendukung pengembangan regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi syariah nasional.