logo mahkamah agung website ramah difable
Selamat Datang

Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Syar'iyah Aceh berusaha untuk melaksanakan surat keputusan tersebut dengan mewujudkan sarana dan prasarana informasi yang interaktif dan dinamis agar pencari keadilan khususnya di daerah wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat atau bisa memanfaatkannya.

Lebih lanjut
Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh

VISI

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

MISI MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

  1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Lebih lanjut
Cara Mudah Telusur Perkara Untuk Melihat Proses Penyelesaian Perkara Anda Kunjungi Website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Se Aceh. Lebih lanjut
Laporkan Pengaduan !!! Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh atau mahkamah Syar'iyah di bawahnya. siwas.mahkamahagung.go.id Lebih lanjut
Hubungi Kami Hubungi kami untuk mendapatkan informasi yang lebih detil, dan jika ada pengaduan silahkan disampaikan melalui form pengaduan yang disediakan di meja pengaduan dan atau melalui website kami ini. Lebih lanjut
Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo. Lebih lanjut
Video Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Lihat Video
Berita

Berita (731)

Turnamen Tenis Lapangan yang digelar MS Aceh dalam rangka HUT KORPRI Ke 47

Banda Aceh www.ms-aceh.go.id

Banda Aceh- Turnamen Tenis Lapangan yang digelar MS Aceh dalam rangka HUT KORPRI Ke 47 Tahun 2018 di lapangan tenis PTWP MS Aceh.  Acara ini berlangsung pada hari Sabtu(1/12) Dalam kompetisi ini turut ambil bagian MS Banda Aceh, MS Jantho dan MS Aceh Selaku tuan rumah. Adapun partai yang dipertandingkan adalah partai ganda, baik ganda hakim, ganda  campuran dan ganda pegawai yang menurunkan atlet-atlet berbakat dengan harapan dapat bersaing dan meraih prestasi secara profesional. Pertandingan bahkan berlangsung dengan sengit sejak awalnya.

Pasangan Nukman, Lc dan Mirza, SH, MH sukses mengunci jawara pertama setelah menundukkan pasangan Munawar dan Khairil pada partai final. Sedangkan perebutan posisi ketiga dimenangkan pasangan Irwansyah dan Ibnu Khairi yang dengan sengit berhasil menyudahi perlawanan pasangan Bahrun dan Mohd. Hanafi.

Turnamen ini dimeriahkan oleh 16 atlet dengan 2 grup, dimana masing-masing grup dihuni oleh 4 pasangan, termasuk pasangan veteran antara KMS Aceh (Dr. H.M. Jamil Ibrahim,SH. MH. MM berpasangan dengan Hakim MS Banda Aceh (Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.) yang turut meramaikan pertandingan.

Dari hasil pertandingan tersebut beberapa atlet sangat menyambut baik dan senang dengan digelarnya turnamen tersebut dan memberikan masukkan agar kegiatan serupa agar sering diadakan oleh MS Aceh malah kalau bisa dengan cakupan yang luas, misalnya seluruh MS Se-Aceh. (GamInong)

Mahkamah Syar’iyah Aceh Melaksanakan Upacara Hari KORPRI Ke 47

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh dan seluruh jajarannya  melaksanakan Upacara Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke 47 Tahun 2018 di halaman Kantor Mahkamah Syar’iyah Aceh, acara tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dan tepat pukul 08.00 Wib acara dimulai dan diikuti oleh Pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera, seluruh Pejabat Struktural/Fungsional dan seluruh ASN yang bertugas di Mahkamah Syar’iyah Aceh.   

Upacara Hari KORPRI yang ke 47 tahun 2018 ini, merupakan  tindak lanjut Surat SEKMA MARI yang isinya semua Jajaran Peradilan, Baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding supaya melaksanakan Upacara Hari KORPRI TAHUN 2018 di masing-masing kantor tepat pukul 08.00 Wib. Alhamdulillah, Mahkamah Syar’iyah Aceh dibawah terik mentari yang menyinari bumi Serambi Mekah ini nan cerah melaksanakan upacara dengan sangat khidmat, apalagi para peserta upacara menikmati mentari pagi yang sedikit hangat.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh (Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M) pada hari itu bertindak sebagai Pembina Upacara, dalam amanatnya membacakan pidato Presiden Republik Indonesia yang intinya adalah mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota KORPRI seluruh Indonesia dan semua level, baik dari level bawah maupun di tingkat pusat yang selama ini telah menunjukkan amal baktinya dalam mengurus dan menata tata kelola pemerintahan  baik di bidang Yudikatif, Legislatif maupun di bidang Eksekutif. Selama ini telah membuat inovasi-inovasi sehingga mampu memberi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, cepat, mudah dan transparansi.

Selanjutnya juga mengharapkan semua jajaran ASN yang bergabung dalam KORPRI supaya menciptakan inovasi baru yang lebih mapan, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi, sehingga perjuangan dan cita-cita para pendahulu kita, pendiri negeri ini dapat kita teruskan dan supremasi hukum dapat ditegakkan dan dijadikan sebagai pilar pembangunan Negara dan bangsa ini untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Upacara yang diawali dengan pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya membuat para peserta upacara lebih menghayati akan makna yang terkandung dalam peringatan hari KORPRI yang ke 47 ini, terima kasih kepada para pelaksana dan peserta upacara atas kesabaran sehingga upacara terlaksana dengan lancar dan khidmat. Dengan semangat Hari KORPRI ini kita tingkatkan kinerja dan ciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu kewajiban para ASN di Indonesia. Amin Ya Rabbal Alamin, Salam Redaktur. (TIM REDAKTUR MS.ACEH)

Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Dirjen Badilag MARI Mengadakan Bimtek Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Aceh

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Direktorat Pranata dan Tata laksana Dirjen Badilag MARI dalam rangka menyahuti pentingnya pelaksanaan Bintek SPPA ini di Aceh, karena sangat mendukung terciptanya aparat terutama hakim dalam rangka penyelesaian perkara Jinayat di Aceh terutama perkara yang melibatkan anak sebagai korban.

Mereka menyakini bahwa para hakim Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga peradilan Agama masalah pidana adalah masalah baru, sehingga perlu dibekali dengan berbagai teknis terkait dengan penyelesaian perkara jinayat anak yang nantinya dalam persidangan betul-betul prosesnya mengacu pada aturan yang berlalu, baik mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan Qanun Jinayat.

Dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana dari Direktorat Pratalak dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Syariah (Drs. Mukhlishin, S.H., M.H.) menyampaikan bahwa masalah perkara Jinayat adalah TUPOKSI di Pratalak, maka oleh karenanya kami menganggarkan dalam DIPA tahun ini untuk mengadakan BINTEK  SPPA ini di Aceh. Atas dukungan semua pihak termasuk Mahkamah Syar’iyah Aceh, terutama dalam hal pelaksanaan dan masalah teknis lainnya kami secara inten berhubungan dengan Mahkamah Syar’iyah Aceh  terutama Bapak Panitera (Drs. Syafrudin).

Selanjutnya menyampaikan bahwa Bimtek ini dilaksanakan selama tiga hari di Grand Arabia Hotel Banda Aceh, yang dimulai pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sampai denga  hari Jum’at tanggal 23 November 2018, yang diikuti oleh semua Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Hakim Mahkamah Syar’iyah se Aceh secara keseluruhan berjumlah 42 orang.

Ketua Panitia Bimtek dalam laporannya juga menyampaikan bahwa diharapkan para Hakim Mahkamah Syar’iyah se Aceh setelah mengikuti Bimtek ini lebih professional dalam menangani perkara jinayat terutama yang terlibat anak sebagai korban, sehingga dapat dibedakan persidangan dan perlakuan terhadap pelaku dewasa dan anak sebagai korban.

Kami menyadari bahwa jajaran Peradilan Agama dalam hal ini juga Mahkamah Syar’iyah perkara pidana (jinayat) merupakan hal baru tentu saja perlu mendalami bidang teknis terhadap penyelesaian perkara jinayat yang melibatkan anak, untuk ini kami sepakat untuk pemateri kami hadirkan baik dari jajaran peradilan umum, Kejaksaan maupun Polisi, karena kami anggap mereka lebih mampu dan lebih professional dalam  masalah ini.

Sesuai skidul yang sudah disusun, materi dan Pemateri yang akan mengisi Bimtek ini adalah :

  1. Kapita Slekta SPPA disampaikan oleh Akademisi dari Universitas Syiah Kuala.
  2. Acara Persidangan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri.
  3. Penerapan Asas Viktim terhadap Anak Korban, disampaikan oleh POLDA ACEH.
  4. Peran dan Tugas Kejaksaan dalam menangani Pidana Anak, oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.
  5. Peran PEMDA berkaitan dengan Perkara Jinayat, oleh Pemerintahan Aceh.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh (Dr.H.M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M) dalam pengarahan dan bimbingannya kepada Panitia dari Badilag mengucapkan selamat datang di Aceh dan terimakasih kepada Direktorat Direktorat Pranata dan Tata Laksana Dirjen Badilag MARI atas kepercayaannya kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk melaksanakan Bimtek ini, karena dirasakan Bimtek ini sangat penting bagi Hakim dalam proses penyelesaian perkara jinayat. Di samping itu dapat meningkatkan profesionalisme Hakim dalam menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap perkara-perkara Jinayat yang terlibat anak di tempat tugasnya masing-masing.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa Bimtek yang bertema “Orientasi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”  sangat erat hubungannya dengan penegakan Syariat Islam, terutama dalam penyelesaian perkara perkara Jinayat di Aeh sebagai amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh sebagai turunannya.

Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam arahan nya juga menyampaikan bahwa pada tahun 2018 ini Dirjen Badilag MARI banyak melakukan  terobosan terobosan baik di bidang Administrasi maupun Teknis di jajaran Peradilan Agama dan harus kita sahuti bersama dan laksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Tugas dan fungsinya masing-masing. Gagasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam menata pelaksanaan tugas yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dapat mengembalikan Peradilan Agama yang berwibawa, bersih, transparan dan akuntabel dalam berbagai bidang.

Diharapkan jajarannya dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat terutama pencari keadilan, mempermudah akses dan pelayanan publik yang nantinya kepercayaan masyarakat akan tumbuh karena pelayanan dan putusan nya yang berkeadilan.

Selanjutnya atas nama Dirjen Badilag, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh mengharapkan kepada semua peserta Bimtek agar dapat mengikuti Bimtek ini secara serius dan sungguh-sungguh supaya ilmu yang didapatkan dapat diterapkan di tempat tugas masing-masing, dan selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi Bimtek SPPA dibuka.

Pemandu Acara (MC) Drs. Muhammad sebelum menutup acara pembukaan menyampaikan bahwa Materi Pembinaan yang terjadwal malam ini ditiadakan karena Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sudah menyampaikan pada acara pembukaan tadi dan Insya Allah besok akan dimulai dengan materi dan kami ucapkan kepada peserta selamat beristirahat, Insya Allah besok semua sehat, amin. (TIM REDAKTUR MS.ACEH)

Halaman 2 dari 147

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Typography Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas