TANGGAPAN ATAS STANDAR FORMAT BAS DAN PUTUSAN MELALUI WEBSITE BADILAG

Oleh : Drs. H. Bakti Ritonga, SH., MH.[1]

Hukum Acara Perdata mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materIil. Hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri, terlepas sama sekali dari hukum acara perdata. Tidak ada gunanya hukum perdata materiil kalau tidak dapat dilaksanakan atau direalisir. Untuk merealisasikannya diperlukan hukum acara perdata.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari untuk menegakkan hukum tidak mungkin tanpa menggunakan hukum acara perdata, karena hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan perantaraan hakim, dengan berpegang pada Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu aparat Peradilan terutama seorang hakim haruslah memahami dan menguasai Hukum Acara Perdata.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum.,  mengemukakan Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang cara mengajukan gugatan ke  Pengadilan Agama, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata agama dapat berjalan sebagaimana mestinya.[2]