Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh
Banda Aceh, 25 Juni 2026 – Mahkamah Syar’iyah Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan II Area IV Pembangunan Zona Integritas (ZI), yang dilaksanakan pada Kamis (25/6/2026).
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam memastikan seluruh program kerja dan rencana aksi pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Area IV Pembangunan Zona Integritas sendiri berfokus pada penguatan akuntabilitas kinerja, yang menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
penting dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Monev Triwulan II diikuti oleh tim pembangunan Zona Integritas dan para penanggung jawab area terkait. Dalam kegiatan tersebut dilakukan evaluasi terhadap capaian program, pemenuhan eviden, serta identifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan pada triwulan kedua tahun 2026.
Melalui forum evaluasi ini, setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan ditelaah secara komprehensif guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, peserta juga membahas langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi program serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, transparansi, dan pelayanan prima.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi sarana pengendalian sekaligus perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, seluruh satuan kerja diharapkan semakin siap dalam menghadapi penilaian pembangunan Zona Integritas serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan.
Melalui pelaksanaan Monev Triwulan II Area IV ini, Mahkamah Syar’iyah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
