Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh
Lhokseumawe – Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan peradilan, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menghadiri agenda penting berskala nasional secara daring dari ruang Media Center pada Kamis (25/06). Agenda tersebut merupakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Hakim dan Kepaniteraan Peradilan Agama Tahun 2026 yang diinisiasi langsung oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk respons cepat terhadap dinamisnya regulasi kepegawaian serta upaya nyata dalam menyelesaikan berbagai kendala administratif yang kerap dihadapi oleh satuan kerja di seluruh penjuru Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan dan pengelola kepegawaian Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Hadir secara virtual dalam pertemuan tersebut antara lain Plt. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi Teknisi Sarana dan Prasarana, serta perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Kehadiran lintas fungsi ini mencerminkan komitmen kuat dari seluruh aparatur MS Lhokseumawe untuk menyamakan persepsi, memperbarui pemahaman regulasi, serta memastikan hak-hak administratif seluruh pegawai, baik tenaga teknis maupun pendukung, dapat terpenuhi dengan optimal dan tanpa hambatan birokrasi.
Sesi sosialisasi ini menjadi krusial karena mengupas tuntas implementasi teknis dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pelaksanaannya, Ditjen Badilag menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi pembina kepegawaian nasional untuk memberikan pandangan umum serta kebijakan terbaru mengenai mutasi dan pengadaan ASN. Rangkaian acara yang padat tersebut dibuka dengan pembinaan oleh Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama , yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Direktur Pengadaan dan Mutasi BKN. Fokus utama pembahasan tertuju pada digitalisasi pelayanan administrasi, penyelarasan berkas, serta mitigasi permasalahan sistemik yang sering kali memperlambat proses turunnya Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang melibatkan Tim Teknis BKN, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, serta Tim TI Badilag. Melalui forum tanya jawab ini, seluruh peserta dari berbagai satuan kerja diberikan ruang untuk membedah studi kasus dan kendala riil di lapangan. Melalui partisipasi aktif dalam bimbingan teknis ini, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe berharap dapat mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berbasis digital, sehingga proses kenaikan pangkat ke depan dapat diselesaikan secara tepat waktu, transparan, dan akurat demi mendukung peningkatan kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat.
