Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh
Lhokseumawe — Jajaran Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menghadiri secara daring kegiatan Sosialisasi dan Penguatan terkait “Percepatan Kualitas Layanan Status, Pemberhentian, dan Hak Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN)” yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Selasa (21/07). Kegiatan yang berlangsung secara terpusat melalui platform Zoom Meeting ini diikuti langsung dari Ruang Media Center Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dengan menerapkan tertib tata kelola keikutsertaan sesuai arahan panitia penyelenggara Pusat.
Hadir memimpin delegasi satuan kerja tersebut yakni Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Ibu Dr. Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., dengan didampingi oleh Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Bapak Yarvis Luthfi, S.H. Keikutsertaan pimpinan ini juga diperkuat dengan kehadiran perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, yaitu Bapak T. Zaifuddin, S.H. dan Bapak Zardak. Kehadiran seluruh unsur terkait ini mengindikasikan tingginya komitmen kelembagaan dalam menyerap arahan teknis serta kebijakan strategis pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah naungan Mahkamah Agung RI.
Penyelenggaraan agenda nasional ini dilatarbelakangi oleh urgensi pembinaan serta peningkatan pemahaman yang komprehensif bagi seluruh aparatur peradilan di satuan kerja daerah mengenai regulasi kepegawaian terkini. Forum ini mengulas secara mendalam ketentuan mengenai pengelolaan status kepegawaian ASN, mekanisme dan prosedur baku tata cara pemberhentian aparatur sesuai peraturan perundang-undangan, hingga penjelasan terperinci mengenai pemenuhan hak-hak kepegawaian yang melekat, baik sepanjang masa kedinasan aktif maupun hingga memasuki purna tugas (pensiun).
Melalui keikutsertaan aktif dalam pembinaan daring ini, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terus berupaya memperkokoh komitmen tata kelola kepegawaian yang transparan, akuntabel, dan profesional. Diharapkan, pemahaman yang selaras terhadap regulasi kepegawaian ini mampu mendorong terciptanya tertib administrasi, kepastian hukum atas hak dan kewajiban pegawai, serta mendukung terciptanya aparatur peradilan yang berintegritas tinggi dalam mendukung terwujudnya pilar Clean and Good Governance di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
