Transparansi Layanan Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor : 076/KMA/SK/VI/2009 HAK-HAK PELAPOR 1.Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas; 2.Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; 3.Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan; 4.Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan. HAK-HAK TERLAPOR 1.Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain; 2.Meminta …

Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI:   A.  Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan alamat : https://siwas.mahkamahagung.go.id       Cara Melapor : Klik tombol “Login”, lalu isikan Username dan Password Anda. Jika Anda belum terdaftar, klik tombol Register, isikan data diri Anda lalu klik “Simpan” Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi …

SIWAS MAHKAMAH AGUNG Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya. Silahkan klik tautan di bawah ini untuk menuju aplikasi Sistem Pengawasan Mahkamah …

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI Prosedur Biasa 1.Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;2.Informasi yang diminta bervolume besar;3.Informasi yang diminta belum tersedia; atau4.Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori yang harus diumumkan atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan …

Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon. Biaya perolehan informasi terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan) 1.Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut : Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.Keberatan …

I.Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; …

A. Persyaratan Pemohon lnformasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa: Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil; Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau Pemohon Informasi kelompok …