Transparansi Kesekretariatan

Pelaksana Teknis Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Aceh diatur dalam Surat Keputusan dengan Rincian Nama : PENGELOLA ANGGARANPENGELOLA BMNPENGELOLA TI DAN WEBSITMirza, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat KomitmenYani Riyanti, SE., M.Si, selaku Pejabat Penanda Tangan SPMNova Edia Matondang, SE. M.Si Selaku PABPGunawan Azmi, SE., M.Si Selaku Staf Pengelola KeuanganMuhammad Al Kausar Selaku Staf Pengelola Keuangan H. Bahrun, SH., M.H, Sebagai Pengurus/ Penyimpan BMN …

Pelaksana Teknis Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Aceh diatur dalam Surat Keputusan dengan Rincian Nama : PENGELOLA ANGGARANPENGELOLA BMNPENGELOLA TI DAN WEBSITMirza, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat KomitmenYani Riyanti, SE., M.Si, selaku Pejabat Penanda Tangan SPMMohd. Hanafi, SHI Selaku Bendahara Pengeluaran DIPA 005.01Denny Kurniawan, ST. Selaku Bendahara Pengeluaran DIPA 005.04Isnawati, SE Selaku Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/Bendahara PenerimaanArmada, SE Selaku Staf Pengelola …

Pelaksana Teknis Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Aceh diatur dalam Surat Keputusan dengan Rincian Nama : PENGELOLA ANGGARANPENGELOLA BMNPENGELOLA TI DAN WEBSITMirza, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat KomitmenYani Riyanti, SE., M.Si, selaku Pejabat Penanda Tangan SPMMohd. Hanafi, SHI Selaku Bendahara Pengeluaran DIPA 005.01Denny Kurniawan, ST. Selaku Bendahara Pengeluaran DIPA 005.04Isnawati, SE Selaku Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai/Bendahara PenerimaanArmada, SE Selaku Staf Pengelola …

Pelaksana Teknis Keuangan Mahkamah Syar’iyah Aceh diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh tentang Pengelola Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran, dengan Rincian Nama : Mirza, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Yani Riyanti, SE., M.Si, selaku Pejabat Penanda Tangan SPM Mohd. Hanafi, SHI Selaku Bendahara Pengeluaran DIPA 005.01 Denny Kurniawan, ST. Selaku Bendahara Pengeluaran DIPA 005.04 Isnawati, SE Selaku …

PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.Lampiran2.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.Lampiran3.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).Lampiran4.Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Lampiran5.Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang …

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2025   Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2024 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2023 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2022 < Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2021 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2020

Indikator Kinerja Utama MS Aceh Tahun 2026   Revisi Indikator Kinerja Utama MS Aceh Tahun 2025   Indikator Kinerja Utama MS Aceh Tahun 2025 Indikator Kinerja Utama MS Aceh Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama MS Aceh Tahun 2023 Indikator Kinerja Utama MS Aceh Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama MS Aceh Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama MS Aceh Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Tahunan MS Aceh Tahun 2026   Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan MS Aceh Tahun 2025   Perjanjian Kinerja Tahunan MS Aceh Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Tahunan MS Aceh Tahun 2024 Perjanjian Kinerja Tahunan MS Aceh Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Tahunan MS Aceh Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Tahunan MS Aceh Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Tahunan MS Aceh Tahun 2020