Artikel

“Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat” Oleh : Sahji Rinaldi, S.H. (Analis Perkara Peradilan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie) Abstrak Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) pada 17 Desember 2025 menandai langkah penting dalam …

“Era Baru Penegakan Hukum Nasional” Oleh : Faisal Reza, S.H.I.,CPM (Panitera Mahkamah Syar’iyah Blangpidie) Tahun 2026, bangsa Indonesia memasuki era baru dalam penegakan hukum nasional khususnya pemidanaan. Hal ini terkonfirmasi, di awali dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Januari 2026 yang lalu secara resmi memberlakukan 3 (tiga) Undang-Undang pidana nasional sekaligus, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum …

FAISAL REZA, S.H.I, CPM Panitera Muda Jinayat / Agen Perubahan MS Sigli I.B email: faisalreza@mahkamahagung.go.id 1. PENDAHULUAN Dalam dinamika perkembangan hukum pidana kontemporer, keadilan restoratif atau yang lebih popular disebut Restorative Justice muncul sebagai sebuah alternatif baru terhadap pendekatan Retributif yang telah lama mendominasi dalam penyelesaian perkara pidana. Restorative justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang cenderung berorientasi pada pembalasan dan teori neo-klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana …

PERMA No. 1 Tahun 2024, Model Baru Penyelesaian Perkara Pidana/Jinayat Oleh : FAISAL REZA, S.H.I (Panitera Muda Jinayat MS Sigli I.B) Akhir–akhir ini Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan terobosan baru dalam penanganan perkara tindak pidana dengan mengeluarkan salah satu kebijakannya berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Belied ini di …

FILOSOFI DAN KONSEP PENGAWASAN DI PENGADILAN Oleh Zikri, S.H.I., M.H., CPT [1] Ketua, Mahkamah Syar`iyah Kuala Simpang BAB I PENDAHULUAN A.    Latar Belakang Setiap organisasi memiliki tujuan dan tujuan suatu organisasi hanya dapat dicapai jika pengelolaannya dilakukan dengan baik melalui implementasi sistem dan tata kelola yang baik pula. Sistem dan tata kelola setiap organisasi secara umum selalu mengacu pada 4 …

Konsinyasi di Pengadilan Agama yang Dinyatakan Sah dan Berharga (Van Waarde Verklaring) Oleh Rizki Adreni Saragih, S.H. ( CPNS Analis Perkara Peradilan) PENDAHULUAN Konsinyasi merupakan sebuah istilah yang tidak lazim didengar oleh aparat peradilan agama terlebih oleh masyarakat pencari keadilan. Hal tersebut menarik perhatian penulis karena minimnya literasi terkait konsinyasi bahkan di lingkungan Pengadilan Agama tidak ditemukan pedoman khusus dan …

Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Oleh :Dra. Hj. Zuhrah, M.H. Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli Kelas I B Mengawali tulisan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mencoba mengamati dan menganalisa serta mencari fakta yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam proses persidangan yang terjadi setelah diterbitkan revisi Undang-undang nomor 1Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor …

HUKUMAN CAMBUK DI MASA PANDEMI COVID-19 Dr. Indra Suhardi, M. Ag. (Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli) I.             PENDAHULUAN Sejak menyebarnya virus corona disease (covid-19) di Indonesia sekitar bulan Maret 2020 telah banyak mempengaruhi beberapa kebiasaan hidup masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak terbatas aktifitasnya dengan pandemi covid-19 ini menjadi terbatas. Kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta terkadang dilakukan dengan bekerja di rumah (WFH) …

Kembalinya Teknologi Informasi Di Bumi Serambi Mekkah Oleh : Luqmanul Hakim, A.Md. (DCB)               Saat ini pengembangan dan penggunaan teknologi semakin canggih dan sangat besar. Bisa dikatakan mulai anak-anak usia 2 tahun, sudah diperkenalkan dengan berbagai macam permainan atau game yang terdapat pada sebuah ponsel. Apalagi tingkat remaja bahkan orang dewasa, pengetahuan tentang kecanggihan teknologi saat ini semakin dirasakan …

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ANTARA UNDANG-UNDANG DAN QANUN JINAYAT oleh Dra. Hj. Zuhrah, M.H.* (Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas I-B) Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur dalam peraturan tersendiri. Proses penanganannya juga diatur secara khusus. Mengapa?Karena ANAK ADALAH MASA DEPAN BANGSA DAN NEGARA DANANAK BUKAN …