Banda Aceh – Mahkamah Syar’iyah Aceh kembali menjadi tujuan kunjungan akademik internasional. Kali ini, delegasi Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) Kedah melakukan kunjungan resmi ke Aceh, Indonesia. Rombongan yang terdiri dari 19 orang ini meliputi pengacara syarie, pegawai pemerintah, dan masyarakat umum.

Kunjungan tersebut difokuskan pada sejumlah lembaga penting di Aceh, antara lain Mahkamah Syar’iyah Aceh, Wilayatul Hisbah, dan Kejaksaan Tinggi Aceh. Tujuan utama program ini adalah mengidentifikasi dan memahami penerapan Hukum Pidana Islam di Aceh, mulai dari kerangka perundangan, pelaksanaan, hingga arah masa depan hukum pidana syariah.

Delegasi PGSM Kedah juga menyatakan ketertarikannya untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan hukuman cambuk di lapangan sebagai referensi dan evaluasi penerapan hukum pidana syariah di Aceh.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Mahkamah Syar’iyah Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh memaparkan presentasi tentang proses peradilan jinayat di Aceh, termasuk dasar hukum, mekanisme persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Presentasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran bagi PGSM Kedah dalam memperkuat penerapan hukum syariah di Malaysia.

Program ini juga bertujuan mempererat hubungan antara Aceh dan Malaysia, khususnya dalam bidang hukum Islam, sekaligus memperkuat komitmen kedua belah pihak dalam mengembangkan penerapan syariat Islam yang berkeadilan.

Dengan kunjungan ini, Mahkamah Syar’iyah Aceh kembali menunjukkan perannya sebagai pusat pembelajaran hukum pidana Islam di kawasan Asia Tenggara.

Banda Aceh – Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Dr. H. Zulkifli Yus, M.H., hadir sebagai pemateri dalam Workshop Peran dan Tugas Para Pelaku (Stakeholder) Pelaksana Pengawasan Perwalian di Provinsi Aceh yang digelar oleh Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan UNICEF Perwakilan Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 16 September 2025 pukul 08.30 WIB s.d selesai bertempat di Hotel Ayani, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 20, Peunayong, Kota Banda Aceh.

Workshop ini bertujuan memperkuat pemahaman dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengawasan perwalian anak yatim di Aceh. Pada kesempatan ini, Dr. H. Zulkifli Yus, M.H. membawakan materi berjudul “Peran dan Tugas Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pengawasan Perwalian Anak Yatim”.

Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, S.T., MIFP., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh atas kesediaannya menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam memastikan perlindungan hak-hak anak yatim di Aceh.

Melalui workshop ini diharapkan para pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari lembaga pemerintah, lembaga peradilan, hingga pihak masyarakat, dapat memahami perannya masing-masing sehingga pengawasan perwalian anak yatim dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

Banda Aceh, 15 September 2025 — Ketua Mahkamah Syar’iyah (MS) Aceh, Dr. H. Zulkifli Yus, M.H., menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Japan Indonesia Lawyer Association (JILA) pada Senin, 15 September 2025, di Kantor Mahkamah Syar’iyah Aceh, Banda Aceh.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja sama internasional antara para praktisi hukum Jepang dan Indonesia dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan serta berbagi pengetahuan tentang sistem peradilan masing-masing negara, khususnya terkait peradilan berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan seperti yang diterapkan di Aceh.

Dalam sambutannya, Dr. Zulkifli Yus menyampaikan apresiasi atas kunjungan JILA dan menyambut baik inisiatif dialog hukum lintas negara ini. Ia menjelaskan bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh memiliki kekhususan dalam sistem peradilan Indonesia, dengan kewenangan yang mencakup perkara perdata, pidana, hingga ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam.

“Kami merasa terhormat menerima kunjungan dari rekan-rekan JILA. Ini adalah kesempatan penting untuk saling belajar dan berbagi praktik terbaik dalam sistem hukum dan peradilan masing-masing negara, terutama dalam konteks hukum syariah dan hukum adat,” ujar Dr. Zulkifli Yus.

Delegasi JILA yang dipimpin oleh Mr. Hiroshi Yamamoto, menyampaikan ketertarikan mereka terhadap implementasi hukum syariah di Aceh sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga berdiskusi mengenai peluang kerja sama di bidang pendidikan hukum, pelatihan hakim, serta pertukaran keilmuan antar lembaga hukum Jepang dan Aceh.

Kunjungan ini ditutup dengan sesi tanya jawab, penyerahan cenderamata, dan tur singkat ke beberapa ruang kerja di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Para anggota delegasi mengaku terkesan dengan sistem kerja dan penerapan nilai-nilai keislaman dalam sistem peradilan di Aceh.

Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Mahkamah Syar’iyah Aceh dan komunitas hukum internasional, khususnya dalam mendukung penguatan hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai lokal.