logo mahkamah agung website ramah difable
Selamat Datang

Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Syar'iyah Aceh berusaha untuk melaksanakan surat keputusan tersebut dengan mewujudkan sarana dan prasarana informasi yang interaktif dan dinamis agar pencari keadilan khususnya di daerah wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat atau bisa memanfaatkannya.

Lebih lanjut
Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh

VISI

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

MISI MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

  1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Lebih lanjut
Cara Mudah Telusur Perkara Untuk Melihat Proses Penyelesaian Perkara Anda Kunjungi Website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Se Aceh. Lebih lanjut
Laporkan Pengaduan !!! Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh atau mahkamah Syar'iyah di bawahnya. siwas.mahkamahagung.go.id Lebih lanjut
Hubungi Kami Hubungi kami untuk mendapatkan informasi yang lebih detil, dan jika ada pengaduan silahkan disampaikan melalui form pengaduan yang disediakan di meja pengaduan dan atau melalui website kami ini. Lebih lanjut
Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo. Lebih lanjut
Video Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Lihat Video

Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran

Tata Cara Pengaduan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan pegawai

PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI:

  A.  Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dengan alamat :

        https://siwas.mahkamahagung.go.id/home

      Cara Melapor :

  1. Klik tombol "Login", lalu isikan Username dan Password Anda.
  2. Jika Anda belum terdaftar, klik tombol Register, isikan data diri Anda lalu klik "Simpan"
  3. Buat Nama Samaran (username) dan Kata Sandi (password) yang anda ketahui sendiri.
  4. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas anda

   Perhatikan baik-baik beberapa hal di bawah ini:

  1. Semua kotak yang diberi tanda (*) wajib diisi.
  2. Pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 4W + 1H (What, Where, When, Who, How)
  3. Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman pengaduan.
  4. Pengaduan yang Anda sampaikan akan ditindaklanjuti setelah anda melengkapi proses pengaduan dan menekan tombol konfirmasi pada form pengaduan.

 B.  Layanan pesan singkat (SMS) :

       Kirimkan pengaduan anda Ke Nomor 085282490900 dengan format SMS:

nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.

  C. Surat elektronik (e-mail): 

           Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 D. Telepon/Faksimile :    (0651) 7555976 - 7555977

                                          a.n. Kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh

  E. Secara Lisan 

       Masyarakat dapat datang langsung ke Meja Pengaduan di Kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan alamat :

       Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh, Kota Banda Aceh

 F.  Meja Pengaduan Badan Pengawasan MA RI

     kirim melalui surat ke : 

     Kepala Badan Pengawasan MA RI

     Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur

     Jakarta Pusat – 13011

     Atau

     Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan

 

TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

1. Sumber Pengaduan
    1. Dari Masyarakat
        - Para pencari keadilan;
        - Pengacara;
        - Lembaga bantuan hukum;
        - Lembaga swadaya masyarakat;
        - Dewan perwakilan rakyat;
        - Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;
        - Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;
        - Komisi pemberantasan korupsi;
        - Komisi hokum nasional;
        - Komisi ombudsman nasional;
        - Komisi yudisial;
        - Dan lain-lain.
    2. Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.
      Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk 
      keluarganya)
    3. Laporan Kedinasan
      Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang 
      dipimpinnya.
    4. Informasi Dari :
        - Instansi Lain;
        - Media massa;
        - Isu yang berkembang.
2. Pengaduan ditujukan pada lembaga peradilan;
3. Proses penanganan pengaduan
    1. Pencatatan;
    2. Penelaahan;
    3. Penyaluran;
    4. Pembentukan tim pemeriksa;
    5. Survey pendahuluan;
    6. Menyusun rencana pemeriksaan;
    7. Pelaksanaan pemeriksaan.

 Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a. Memeriksa pengadu, meliputi : 
    - Identitas pengadu;
    - Relepansi kepentingan pengadu;
    - Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya;
    - Bukti-bukti yang dimiliki pengadu.
b. Memeriksa pihak-pihak yang terkait.Pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun 
  atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut.
c. Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi :
    - Identitas;
    - Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat;
    - Klarifikasi atas hal yang dilaporkan.
d. Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya. 
e. Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir.
f. Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan, atau pihak lainnya (apabila diperlukan).
g. Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan).

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Typography Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas