Ketua MS Aceh Terima Kunjungan Japan Indonesia Lawyer Association
Banda Aceh, 15 September 2025 — Ketua Mahkamah Syar’iyah (MS) Aceh, Dr. H. Zulkifli Yus, M.H., menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Japan Indonesia Lawyer Association (JILA) pada Senin, 15 September 2025, di Kantor Mahkamah Syar’iyah Aceh, Banda Aceh.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja sama internasional antara para praktisi hukum Jepang dan Indonesia dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan serta berbagi pengetahuan tentang sistem peradilan masing-masing negara, khususnya terkait peradilan berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan seperti yang diterapkan di Aceh.
Dalam sambutannya, Dr. Zulkifli Yus menyampaikan apresiasi atas kunjungan JILA dan menyambut baik inisiatif dialog hukum lintas negara ini. Ia menjelaskan bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh memiliki kekhususan dalam sistem peradilan Indonesia, dengan kewenangan yang mencakup perkara perdata, pidana, hingga ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam.
“Kami merasa terhormat menerima kunjungan dari rekan-rekan JILA. Ini adalah kesempatan penting untuk saling belajar dan berbagi praktik terbaik dalam sistem hukum dan peradilan masing-masing negara, terutama dalam konteks hukum syariah dan hukum adat,” ujar Dr. Zulkifli Yus.
Delegasi JILA yang dipimpin oleh Mr. Hiroshi Yamamoto, menyampaikan ketertarikan mereka terhadap implementasi hukum syariah di Aceh sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga berdiskusi mengenai peluang kerja sama di bidang pendidikan hukum, pelatihan hakim, serta pertukaran keilmuan antar lembaga hukum Jepang dan Aceh.
Kunjungan ini ditutup dengan sesi tanya jawab, penyerahan cenderamata, dan tur singkat ke beberapa ruang kerja di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Para anggota delegasi mengaku terkesan dengan sistem kerja dan penerapan nilai-nilai keislaman dalam sistem peradilan di Aceh.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Mahkamah Syar’iyah Aceh dan komunitas hukum internasional, khususnya dalam mendukung penguatan hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai lokal.
