logo mahkamah agung website ramah difable
Selamat Datang

Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Syar'iyah Aceh berusaha untuk melaksanakan surat keputusan tersebut dengan mewujudkan sarana dan prasarana informasi yang interaktif dan dinamis agar pencari keadilan khususnya di daerah wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat atau bisa memanfaatkannya.

Lebih lanjut
Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh

VISI

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

MISI MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

  1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Lebih lanjut
Cara Mudah Telusur Perkara Untuk Melihat Proses Penyelesaian Perkara Anda Kunjungi Website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Se Aceh. Lebih lanjut
Laporkan Pengaduan !!! Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh atau mahkamah Syar'iyah di bawahnya. siwas.mahkamahagung.go.id Lebih lanjut
Hubungi Kami Hubungi kami untuk mendapatkan informasi yang lebih detil, dan jika ada pengaduan silahkan disampaikan melalui form pengaduan yang disediakan di meja pengaduan dan atau melalui website kami ini. Lebih lanjut
Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo. Lebih lanjut
Video Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Lihat Video
Pengumuman

Pengumuman (555)

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Syar'iyah se Aceh

di -

          Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan ini kami sampaikan surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor :W1-A/176.a/KP.04.1/I/2013, tanggal 30  Januari 2013, perihal Penggunaan SAPK Online secara optimal

Demikian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.


Untuk mendownload file,

Surat silahkan klik disini

Lampiran 1 klik disini

Lampiran 2 klik disini

Kepada Yth :

  • Ketua Mahkamah Syar'iyah se Aceh

di -

          Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan ini kami sampaikan surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : W1-A/1197/HK.05/IX/2014, tanggal 4 September 2014, perihal Laporan Keadaan Perkara

Demikian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.


Untuk mendownload file, Klik disini

Jakarta| badilag.net (18/12)

Penantian panjang itu akan segera berakhir. Setelah enam tahun digagas, tepat pada tahun baru 1431 Hijriyah ini pembangunan masjid MA mulai dilaksanakan.  Diperkirakan pembangunan masjid yang belum diberi nama ini menghabiskan dana Rp 8,5 M. Saat ini, dana yang terkumpul baru Rp 5 M.

“Saya optimis bahwa jumlah kekurangan ini tidak begitu sulit kita peroleh, karena saya tahu betul seluruh warga peradilan akan mendukung, demi ibadah dan perasaan memiliki,” kata Ketua MA, Prof. Haripin A. Tumpa, Jumat (18/12). Dia mengungkapkan hal itu pada acara peletakan batu pertama pembangunan masjid MA yang dihadiri para pimpinan MA, hakim agung, dan pejabat dari empat lingkungan peradilan.

Ketua MA, Prof. DR. Haripin A Tumpa (berpeci), melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan masjid MA.

Haripin mengungkapkan, pembangunan masjid ini dipelopori mantan Ketua MA Bagir Manan dan seluruh pimpinan MA pada akhir 2003. “Sudah saatnya ide yang bagus dan cemerlang ini kita wujudkan,” cetusnya.

Dana untuk pembangunan masjid ini berasal dari sumbangan suka rela dari aparat peradilan, baik di MA maupun empat lingkungan peradilan. Haripin menyatakan, dulu sebelum mendapat tunjangan remunerasi, banyak pihak yang rela menyumbang Rp 2 juta tiap orang. Setelah ada remunerasi, jumlah sumbangan lebih dari itu diperkirakan tidak terlalu sulit didapat.

 

Haripin mengingatkan seluruh aparat peradilan agar memberi sumbangsih terhadap pembangunan masjid ini. “Sesungguhnya, dalam melakukan pembangunan, yang terpenting bukan peletakan batu pertama, tapi peletakan batu terakhir,” tandasnya.

Tepis Dugaan

Ketua Panitia Pembangunan Masjid MA, Syamsuhadi Irsyad, menyatakan bahwa acara peletakan batu pertama ini dapat menepis kecurigaan sebagian pihak. “Ada kecurigaan, dana untuk pembangunan masjid ini jangan-jangan untuk kepentingan lain,” ujar mantan Wakil Ketua MA bidang Non-Yudisial ini.

Syamsuhadi menjelaskan, kekurangan biaya sekitar 3,5 M akan segera ditutupi. Salah satu sumber dana itu berasal dari hakim-hakim yang baru diangkat. Menurutnya, hal itu sudah menjadi keputusan pimpinan MA.

Masjid MA dibangun di sebelah barat daya gedung MA. Direncanakan masjid ini mampu menampung 999 jamaah. Berdasarkan perhitungan panitia, jumlah jamaah yang shalat Jumat di Aula MA berkisar antara 650-750 orang.

Dari kiri: Dirjen Badilmiltun, Sonson Basar; Dirjen Badilum, Cicut Sutiarso; dan Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, saat menghadiri acara peletakan batu pertama Masjid MA.

Selama ini, hakim agung dan pegawai MA melaksanakan shalat Jumat di Aula. Sementara itu, untuk shalat biasa, mereka melakukannya di Mushalla Al-Mahkamah. “Walapun belum memenuhi harapan semua pihak, langkah permulaan ini diharapkan cukup memadai,” kata Syamsuhadi.

Sehari sebelum proses peletakan batu pertama ini digelar, sebuah tim yang diketuai hakim agung Habiburrahman menentukan arah kiblat. Anggota tim ini berasal dari Subdit Syariah Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Ditjen Badilag. (hermansyah)

Halaman 93 dari 93

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Typography Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas