logo mahkamah agung website ramah difable

Prosedur Pengajuan Perkara dan Biayanya

Prosedur Pengajuan Perkara Banding dan Biayanya

A. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PEMOHON BANDING

  1. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam tenggang waktu :
    1. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
    2. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
  2. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).
  3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)
  4. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)
  5. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).
  6. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
  7. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
  8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
  9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :
    1. Untuk perkara cerai talak :
      • Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.
      • Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
    2. Untuk perkara cerai gugat :
      • Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.



B. PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

  1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;
  2. Ketua pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas;
  3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis;
  4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis;
  5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi;
  6. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding;
  7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.


C. BIAYA PROSES PERKARA BANDING

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : W1-A/26/HK.005/I/2016 Tentang Perincian Biaya Proses Pengelolaan Perkara Banding , menetapkan bahwa :

  • Biaya proses setiap 1 (satu) perkara banding sebesar Rp. 150.000,-  (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian  penggunaannya sebagai berikut :

NO

KEGUNAAN

BIAYA YANG DIKELUARKAN

1.

Biaya Redaksi

Rp.      5.000,-

2.

Materai

Rp.      6.000,-

3.

Alat Tulis Kantor (ATK)

Rp.    35.000,-

4.

Penggandaan / Foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara

Rp.    10.000,-

5.

Konsumsi persidangan setiap Satu perkara

Rp.    15.000,-

6.

Penggandaan salinan putusan

Rp.      2.500,-

7.

Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu

Rp.    25.000,-

8.

Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi

Rp.     2.500,-

9.

Biaya penyelesaian perkara

Rp.     5.000,-

10.

Insentive pengelola biaya proses

  • Pengelola biaya proses
  • Pembuat komitmen
  • Bendahara
  • Staf pelaksana

 

Rp.   10.000,-

Rp.     9.000,-

Rp.     8.500,-

Rp.     6.000,-

11.

Pengarsipan Berkas Perkara

Rp.     2.500,-

12.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara

Rp.     8.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Typography Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi