msaceh

Simawas MS Aceh

Aplikasi Simawas (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Syar'iyah Aceh versi Android silakan di download di play store
Simawas MS Aceh

Selamat Datang

Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Selamat Datang

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

MS Aceh Deklarasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Video Profil

Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M
Video Profil

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

Anda Memasuk Wilayah Zona Integritas

Anda Memasuk Wilayah Zona Integritas
Anda Memasuk Wilayah Zona Integritas
SIPP BANDING PUTUSAN E-Court JDIH LPSE SIMAWAS SIWAS MARI
       
    E-Learning E-Talap E-Perpustakaan    

 

 

BERITA MS ACEH

Ketua MS Aceh Melakukan Kunjungan Silaturahmi ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Banda Aceh | ms-aceh.go.id Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Dra. Hj. Rosmawardani, SH, MH didampingi P

Read more »
Ketua MS Aceh Menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh

Banda Aceh | ms-aceh.go.id Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Dra. Hj. Rosmawardani, SH, MH di dampingi

Read more »
Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Sambangi MS Idi

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H., bersama dengan Wakil Ketua Mahkamah

Read more »
Jalin Kerja Sama, Ketua MS Aceh Temui Ketua DPRK Aceh Timur

Setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Aceh Timur H. Hasballah bin H. M. Thaib, S.H., Ketua Mahkamah Sya

Read more »
Ketua MS Aceh Jalin Silaturahmi Dengan Bupati Aceh Timur

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H., kembali melakukan kunjungan kerja sa

Read more »
MS Aceh Mengadakan Diskusi Tentang Implementasi Qanun No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id Mahkamah Syar'iyah Aceh bekerjasama dengan PT. Bank Aceh Syariah Selasa

Read more »
Berita MS Aceh Lainnya... arrow-litle

BERITA MS SE ACEH

BENDAHARA PENERIMAAN MS LHOKSUKON MENERIMA PENGHARGAAN

Lhoksukon (06/01/2021) Pembuat Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nova Idea Matondang,

Read more »
PASANGAN ZINA DI ACEH UTARA DICAMBUK 100 KALI PERDANA DI 2021

Lhoksukon(14/01/2021 ) : Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Saleh Umar, SH. I dan

Read more »
Penandatanganan Pakta Integritas MS Blangpidie Tahun 2021

www.ms-blangpidie.go.id Blangpidie, Senin tanggal 13 Januari 2021, Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang S

Read more »
Mahkamah Syar’iyah Langsa Membuka Lowongan Kerja

Langsa | ms-langsa.go.id. | Kamis, 14 Januari 2021 Pembukaan Mahkamah Syar'iyah Lan

Read more »
[TPM 2021], 2 Hakim Pindah Tugas Ke MS Sigli

ms-sigli.go.id SIGLI – Jum’at (15/1/2021), awal tahun 2021 Pimpinan Mahkamah Agung Republik

Read more »
Berita MS se Aceh Lainnya.. arrow-litle

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

Dilihat: 6284

Berdasarkan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 :

Hak-hak Masyarakat Pencari Keadilan
1. Hak mendapat bantuan hukum.
2. Hak atas biaya perkara cuma-cuma/prodeo.
3. Hak-hak pokok dalam proses persidangan
Bantuan hukum dalam perkara perdata sebagaimana SEMA nomor 10 Tahun 2010 meliputi :
1. Pelayanan Perkara Prodeo
2. Penyalahgunaan Sidang Keliling.
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum

Dimaksudkan Bantuan Hukum seperti tersebut diatas, yaitu  secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum

2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan

3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan

4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.

5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya

6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.

7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.

8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.

9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang

10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.

11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan

12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.

13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.

14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.

15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya

16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.

17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.

18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.

19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.

20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.

21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.

23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalampasal 95 KUHAP.

 

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

Syarat dan Tatacara Pengaduan

Typography

  • Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;

Selengkapnya....

Register : 07-12-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 111/Pdt.G/2020/MS.Aceh
Tanggal 17 Desember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
00
Register : 30-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 106/Pdt.G/2020/MS.Aceh
Tanggal 16 Desember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
00
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 29/JN/2020/MS.Aceh
Tanggal 16 Desember 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
11

Direktori Putusan Lainnya arrow-litle

abi_helmy.jpg alm_anak_SM1.jpg alm_wasek_sbg1.jpg hari_pahlawan.jpg inna_waka_MA.jpg muathdi.jpg sekretaris_MA.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019