Prof. Dr. (HC) Ary Ginanjar Agustian (CEO ESQ Corp) menjadi narasumber utama dalam masterclass session yang berlangsung dari 09.10 hingga 10.30 WIB, diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, dan seluruh ASN MS Aceh dari ruang Command Center MS Aceh melalui Zoom.

Acara dimulai dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Himne Mahkamah Agung, sambutan resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, sesi tanya jawab interaktif, dan ditutup pukul 11.00 WIB.

Seluruh peserta diwajibkan aktif berpartisipasi dan mengisi presensi online untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Kegiatan ini diharapkan memperkuat ketangguhan mental, kesadaran, dan profesionalisme hakim dan aparatur MS Aceh dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Mini MS Aceh tersebut diikuti oleh para peserta bimtek dengan penuh antusias. Dalam pemaparannya, Wakil Ketua MS Aceh menyampaikan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparatur peradilan.

Selain itu, beliau juga menjelaskan mekanisme pengaduan pada badan peradilan sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap pelayanan peradilan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait tata cara pengawasan internal maupun penanganan pengaduan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan bimtek ini, MS Aceh terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan guna mewujudkan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

#MSAceh
#MahkamahSyariahAceh
#BimtekMSAceh
#PengawasanPeradilan
#PengaduanPeradilan
#AparaturBerintegritas
#PelayananPrima
#PeradilanModern

Kehadiran beliau mewakili Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam memenuhi undangan dari Katibul Wali pada kegiatan resmi pengukuhan kepengurusan MAA yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Acara tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran lembaga adat di Aceh dalam menjaga nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta harmonisasi kehidupan masyarakat Aceh. Kegiatan turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh adat,
tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lembaga pemerintahan dan keagamaan di Aceh.

Mahkamah Syar’iyah Aceh mendukung sinergi antara lembaga peradilan dan lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial serta memperkuat nilai-nilai syariat dan adat yang berlaku di Aceh.

Banda Aceh — Mahkamah Syar’iyah Aceh menerima audiensi dan wawancara dari Tim Penyusunan Naskah Akademik “Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Khusus Niaga Syariah di Lingkungan Peradilan Agama” pada 7 s.d. 9 Mei 2026 di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data, masukan, dan pandangan dari lingkungan peradilan agama terkait urgensi pembentukan Pengadilan Khusus Niaga Syariah sebagai bagian dari penguatan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Audiensi berlangsung dengan suasana dialogis dan konstruktif. Tim berdiskusi mengenai praktik penyelesaian perkara ekonomi syariah, tantangan regulasi, serta kebutuhan penguatan kelembagaan peradilan agama dalam menghadapi perkembangan transaksi bisnis dan keuangan syariah yang semakin kompleks.

Mahkamah Syar’iyah Aceh menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap hasil penyusunan naskah akademik nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah serta meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa niaga syariah di Indonesia.

Susunan Peserta Tim Audiensi

1. Khoirul Anwar — Hakim Tinggi Yustisial pada Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI
2. Musidah — Hakim Yustisial pada Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI
3. Deni Kamaluddin Yusuf — Akademisi UIN Bandung dan Dewan Pakar DPP Ikatan Alumni Ekonomi Syariah
4. Yusnardi — Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho
5. Fahadil Amin Al Hasan — Hakim Yustisial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
6. Achmad Pratomo — Penata Layanan Operasional Pusat Strategi Kebijakan Kumdil Mahkamah Agung RI
7. Taufik Hidayat — Penata Layanan Operasional Pusat Strategi Kebijakan Kumdil Mahkamah Agung RI

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung RI, akademisi, dan satuan kerja peradilan agama dalam mendukung pengembangan regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi syariah nasional.

Rapat membahas laporan pertanggungjawaban pengurus serta program kerja koperasi tahun 2026. Dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan, para anggota juga menyampaikan berbagai masukan dan saran yang diakomodir demi kemajuan serta pengembangan unit usaha koperasi ke depan.

Melalui pelaksanaan RAT ini, diharapkan Koperasi Maju Bersama MS Aceh semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pegawai yang tergabung sebagai anggota koperasi.

#KoperasiMSAceh
#RAT2026
#MahkamahSyariyahAceh
#KoperasiMajuBersama
#PelayananUntukAnggota

Kegiatan briefing ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada para mahasiswa terkait tugas dan fungsi kepaniteraan hukum, serta memperkenalkan alur administrasi perkara yang berlaku di Mahkamah Syar’iyah. Dalam arahannya, Ratna Juita menekankan pentingnya kedisiplinan, etika, serta tanggung jawab dalam mengikuti setiap tahapan kegiatan magang.

Selain itu, mahasiswa juga diberikan gambaran mengenai praktik kerja di peradilan, khususnya dalam bidang administrasi perkara dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan ini, para mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dan wawasan yang bermanfaat sebagai bekal dalam dunia kerja nantinya.

Kegiatan briefing berlangsung dengan interaktif, di mana para mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi terkait materi yang disampaikan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara dunia akademik dan lembaga peradilan dapat terus terjalin dengan baik.

Tim pembinaan dari Mahkamah Syar’iyah Aceh terdiri dari Drs. Alaidin, M.H. selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Jainal Tabrani, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Drs. Masykur, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta Muhammad Zamzami sebagai Operator Layanan Operasional.

Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur peradilan terkait pelaksanaan tugas teknis yustisial serta tertib administrasi peradilan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja satker guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal, profesional, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaannya, tim memberikan arahan, pendampingan, serta diskusi interaktif terkait berbagai aspek penting, mulai dari penanganan perkara, administrasi persidangan, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan peradilan modern.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dapat terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.

#PembinaanMSAceh #TeknisYustisial #AdministrasiPeradilan #KinerjaSatker #MahkamahSyariah

Dalam kegiatan ini, dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan, di antaranya optimalisasi kebijakan parkir gratis sebagai bentuk peningkatan kenyamanan masyarakat, serta evaluasi terhadap standar pelayanan yang wajib diberikan oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain itu, tim juga melakukan pengecekan langsung terhadap seluruh ruang layanan guna memastikan fasilitas yang tersedia telah memenuhi standar pelayanan publik yang baik, tertib, dan representatif. Penilaian terhadap inovasi yang telah diterapkan di Mahkamah Syar’iyah Meureudu turut menjadi fokus, sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas layanan berbasis kreativitas dan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Mahkamah Syar’iyah Meureudu dapat terus berbenah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menghadirkan inovasi yang berorientasi pada kemudahan, transparansi, dan kepuasan masyarakat.