msaceh

20 Agu

TIM Legislasi DPRK Kabupaten Pidie Jaya Berkunjung Ke Mahkamah Syar’iyah Aceh

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Tim Legislasi Kabupaten Pidie  Jaya yang terdiri dari beberapa anggota DPRK  yang membidangi masalah hukum, staf Sekretariat DPRK serta satu orang tenaga ahli dari Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya pada hari Jum’at tanggal 16 Agustus 2019 berkunjung ke Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan maksud untuk meminta masukan terkait dengan pembahasan Rancangan Qanun tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang akan mereka bahas menjadi sebuah qanun dan akan menjadi payung hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh untuk berhadapan dengan hukum.

Acara yang dilaksanakan di Aula Rapat Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut dihadiri oleh Ketua Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M., Wakil Ketua Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H. seluruh Hakim Tinggi dan seluruh Pejabat Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Aceh dipandu oleh Bapak Panitera Mahkamah Syar’iyah Aceh (Drs. Syafruddin), rangkaian acara tersebut Ketua Tim menerangkan bahwa kedatangan  TIM ke Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Qanun tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin khusus bagi mereka yang tersangkut masalah hukum di pengadilan baik di bidang hukum pidana, perdata, hukum tata usaha,  jinayat, mu’amalat dan munakahat.

Beberapa permasalahan dalam muatan Rancangan terutama pada pasal 23 yang terkait standar bantuan hukum terutama pada bidang hukum jinayat, mu’amalat dan munakahat belum kami rampungkan karena masih perlu dikonsultasikan dengan Mahkamah Syar’iyah Aceh, meskipun dengan lembaga terkait di Kabupaten Pidie Jaya sudah dilakukan, sebagaimana disampaikan oleh Staf ahli Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya Bapak Bahrum Rasyid juga mantan Anggota DPRA.

Terkait dengan maksud tersebut beberapa orang Hakim Tinggi, Drs.H. Zulkifli Yus, M.H.,  Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Aklima Djuned selaku panitera Muda Jinayat memberi beberapa masukan antara lain :

  1. Saran terhadap judul qanun sebaiknya diperhalus menjadi “Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Kurang mampu.
  2. Pada pasal 23 huruf (f) tidak menyebutkan  “munakahat” tetapi diperluas sebagai aman tersebut dalam Undang-Undang yaitu “ahwal  al-Syakhsiyah”.
  3. Perlu dirincikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu harus diberikan sampai dengan pelaksanaan eksekusi dan pasca Eksekusi.
  4. Persyaratan untuk memohon bantuan hukum cukup melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Keuchik Gampong.
  5. Lembaga bantuan hukum perlu dijelaskan dan kongkrit seperti lembaga bantuan hukum Peradi, KAI dan lain-lain lembaga bantuan hukum yang sudah mendapat legalitas dari Kemenkumham.

Selanjutnya Ibu Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh menambahkan bahwa pihak legislatif harus melihat secara jelas kedudukan Mahkamah Syar’iyah, meskipun satu pihak, lembaga vertical dan juga semi Otonom, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga beberapa Undang-Undang lain serta beberapa Qanun  Aceh menempatkan Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga Vertikal yang bertugas juga menangani tugas-tugas otonomi yaitu implementasi Qanun Jinayat.

Untuk ini Pemerintahan Daerah dan DPRK harus memperhatikan beberapa kebutuhan terutama yang menyangkut implementasi Qanun Jinayat baik qanun hukum Acara maupun hukum jinayat seperti kelengkapan ruang sidang, ruang tahanan dan lain-lain. Karena fasilitas tersebut adalah wajib ada.

Selanjutnya Ketua TIM menyatakan bahwa semua masukan yang telah kami dapatkan dari para hakim terkait pokok bahasan akan kami jadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Qanun ini dan kami selaku legislasi DPRK juga meminta kesediaan Mahkamah Syar’iyah untuk kami komunikasikan diluar forum ini, karena kami yakin forum ini tidak cukup waktu untuk membahas masalah ini secara detail dan tuntas.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh  menyatakan dalam arahannya bahwa Mahkamah Syar’iyah menyambut baik inisiatif dari badan legislasi ini dan ini merupakan inovasi dalam  bidang hukum yang langsung menyentuh masyarakat kurang mampu. Akhirnya atas nama TIM, Ketua TIM Badan legislasi menyampaikan terimakasih atas kesediaan pihak Mahkamah Syar’iyah Aceh atas kesediaannya menerima dan memberi masukan kepada kami.

Dengan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas terselenggaranya acara ini dan selanjutnya pimpinan rapat mengucapkan ‘Alhamdulillah” dan menyatakan acara selesai dan ditutup. (TIM REDAKTUR).

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

back to top

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019