logo mahkamah agung website ramah difable
ITEM

Jumat, 28 Jun 2019 15:08

Mahkamah Syar'iyah Aceh Terima Kunjungan Partai Islam Se-Malaysia Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu | (28/6)

Rate this item
(1 Vote)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Mahkamah Syar’iyah Aceh semakin sering dikunjungi oleh berbagai kalangan, baik dari LSM,  Aktifis maupun para Jurnalis Asing.

Kamis, tanggal 27 Juni 2019. pukul 14.30 WIB. Mahkamah Syar’iyah Aceh, kembali menerima Lawatan Partai Islam Se-Malaysia Dewan Muslimat PAS Negeri Trengganuyand didampingi lebih kurang 25 anggota.

Kedatangan rombongan dari negera jiran tersebut disambut langsung oleh Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H. (Wakil Ketua MS. Aceh) sekaligus memberikan sambutan dalam pembukaan acara.  

Pertemuan dan dialog dilaksanakan di Aula besar, Ruang Tgk Hasballah Indrapuri, Lantai III Mahkamah Syar’iyah Aceh, acara dipandu oleh Ibu Ratna Juita, S.H.,M.H., dan Bapak Drs. H. Zulkifli Yus, M.H Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai narasumber.

Memulai perkenalan dari rombongan PAS Negeri Terengganuini disampaikan langsung oleh Puan Hajah Maznah bt Muftahuddin Sebagai Ketua Penerangan turut didampingin Sazali Md Noor - Timb.Pengarah Jabatan Penerangan Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, YM Raja Endun binti Raja Abd Rahman - Timb.Ketua DMPNT, Puan Hajah Rahimah bt Muda - SU DMPNT, YB Zuraida bt Md Noor - ADUN Wanita Trganu & PSU 1 DMPNT, Puan Norizan Husain - PSU 2 DMPNT dan Puan Noor Asyanti Abu Bakar - PSU 3 DMPNT.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa beliau senang dan berbahagia datang ke Aceh, dengan sambutan yang istimewa dan juga karena Aceh merupakan daerah syariat islam, beliau juga sudah sangat mengenal Aceh walaupun baru saat ini bisa mengunjungi secara langsung, hal tersebut karena kedekatan emosional antara sesama muslim sebagai negara bersahabat, sangat beda halnya yang dirakasan ketika beliau dan juga rombongan berkunjung ke negara-negara eropa dan amerika, disana terasa asing ketika berkunjung ke tempat-tempat ruang publik. 

Tujuan utama rombongan Partai Islam Se-Malaysia Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu, mengunjungi Aceh adalah :

  • Meningkatkan hubungan diantara kedua Negara mayoritas Islam serumpun;
  • Mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh dan hambatan-hambatan yang dihadapi;
  • Mengetahui langsung bagaimana dampak penerapan syariat islam dengan kehidupan sosial masyarakat;
  • Serta bagaimana Pemerintahan Aceh menyikapi isu-isu yang dimunculkan di media baik nasional atau internasional yang menganggap penerapan syariat islam di Aceh telah melanggar HAM dan bahkan kejam.

Puan Hajah Rahimah bt Muda - SU DMPNT sebagai pembicara juga dalam pertemuan tersebut ingin mengetahui bagaimana perkembangan Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh dan semoga nantinya dapat menjadi rujukan atau contoh dalam pengembangan Mahkamah Syar’iyah di Malaysia.

Dalam sesi Tanya jawab, Delegasi dari PAS Negeri Terengganumemberikan beberapa pertanyaan yang mungkin selama ini tidak asing lagi di permukaan publik, diantaranya peran bagaimana Mahkamah Syar'iyah Aceh dan pemeritahan aceh menyikapi maraknya isu tentang kejamnya hukum cambuk di Aceh, bagaimana tanggapan tentang diskriminasi  terhadap perempuan dengan berlakunya syariat islam di Aceh, bagaimana statistik pelanggaran syariat setelah diberlakukannya pidana jinayat di Aceh.

Bapak Drs. H. Zulkifli Yus, M.H., menyampaikan bahwa kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh menduduki posisi yang sangat strategis dan mempunyai landasan yuridis yang kuat dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan beberapa Qanun Syari’at Islam sesuai dengan amanah Undang-undang di atasnya. Tugas Pokok Mahkamah Syar’iyah meliputi : Bidang Yudisial, Tugas Bidang Non Yudisial dan Tugas-tugas lainnya.

Dewasa ini Mahkamah Syar’iyah di Aceh telah mendapat tugas tambahan dengan wewenang baru di bidang Jinayat disamping tugas-tugas yang bersifat Nasional yang berlaku untuk semua Pengadilan Agama di Indonesia. 

Dan dapat dikatakan bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh adalah lembaga Peradilan Agama yang wewenangnya diperluas dengan wewenang baru sebagaimana disebutkan pada salah satu Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Atas pertanyaan dari beberapa peserta rombongan, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh juga menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan hukum cambuk sering pihak luar memandang eksekusi uqubat cambuk di aceh dinilai kejam dan melanggar HAM, akan tetapi jika diteliti kembali sebenarnya lebih kejam apabila seorang terdakwa atau terpidana dikurung (dipenjara) sampai berbulan-bulan bahkan bertahun di dalam penjara, yang akan membuat tersiksa batinnya dan membuat teranianya keluarganya karena haknya dan kewajibannya untuk bertanggung jawab untuk keluarga telah dicabut dengan hukuman pernjara.

Berdasarkan pengalaman selama ini, pelaksanaan hukum cambuk tidak dianggap sebagai hukuman yang berat, bahkan orang-orang non Islam pernah meminta supaya kepada mereka juga diberlakukan hukum cambuk.  Tetapi ketika itu belum ada aturan yang membolehkannya sebelum lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006. 

Akan tetapi dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut telah ditegaskan dan dibenarkan bagi yang non Islam untuk menundukkan diri pada sistim hukum Pidana Islam secara suka rela, yang jelasnya mereka tidak dipaksakan menundukkan diri kecuali bagi mereka yang datang ke Aceh harus menghormati Syari’at Islam.

Dan acara ini diakhiri dengan saling menukarkan cindera hati atau “bungoeng Jaroe” serta foto bersama.  (Tim Redaksi MS. Aceh).| (GamInong)

Read 258 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Typography Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi