logo mahkamah agung website ramah difable

Rabu, 28 Februari 2018 08:22

Kunjungan Kerja TIM Komisi III DPR RI di Mahkamah Syar’iyah Aceh

Rate this item
(0 votes)

 

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga legislatif menggunakan masa reses untuk melakukan kunjungan kerja  dalam rangka menjaring aspirasi dari mitra kerjanya yaitu lembaga penegak hukum yang ada di Aceh salah satu adalah Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Dalam kesempatan kunjungan kerja ke Aceh Komisi III membawa 14 orang anggotanya yang pada umumnya diwakili oleh Dapil Aceh dan Sumatera Utara, acara yang diselenggarakan di aula Utama lantai III Mahkamah Syar’iyan Aceh bertajuk Rapat Kerja masa sidang 2017 dan 2018 yang disertakan dua instansi yaitu empat lingkungan peradilan di Aceh (Peradilan Umum, Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara serta Kanwil Kemenkumham Aceh.

Acara yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 tersebut diikuti oleh jajaran kedua instansi tersebut yang juga diikutsertakan semua Ketua Pengadilan Tingkat pertama baik Pengadilan  Negeri maupun Mahkamah Syar’iyah se Aceh dan semua pejabat di kedua lnstansi tersebut secara lengkap. Mahkamah Syar’iyah Aceh tentunya turut hadir seluruh Hakim Tinggi dan Pejabat Struktural Fungsional. Rapat Kerja tersebut diawali dengan  acara terimong jamee, yaitu penampilan tarian ranup lampuan yang merupakan tarian menyambut tamu yang disuguhkan  oleh kelompok tari binaan Kanwil Kemenkumham Aceh yang diakhiri dengan penyerahan  sekapur sirih oleh kelompok tari kepada Anggota Komisi III dan undangan yang hadir.

Acara yang diawali oleh pembacaan ayat-ayat suci Al Qur’an, dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi III yaitu yang terhormat Bapak Mulfachri Harahap, SH. Yang  dalam kata pengantarnya menyatakan bahwa salah satu tugas anggota komisi III adalah menemukan mitra kerjanya untuk menjaring aspirasi dalam  bidang tugasnya yang salah satunya bidang hukum, dan pada kesempatan yang sama Komisi III menugaskan Tiga TIM yaitu ke Aceh, ke Bali dan Ke Papua dengan tugas dan tanggung jawab yang sama.

Dalam rapat kerja ini pimpinan  memberi kesempatan kepada mitra kerjanya untuk menyampaikan laporan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, pada kesempatan pertama yaitu Ketua PT/Tipikor Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Ketua PTUN, Kepala Pengadilan Militer dan  terakhir Kanwil Kemenkumham Aceh, jajaran peradilan menyampaikan  yang pada intinya menyampaikan hal-hal yang menyangkut profil, keterbatasan Sumber Daya Manusia, tingkat capaian target kinerja terutama di bidang penyelesaian perkara, tantang keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan public dan program prioritas yang menjadi andalan di masing-masing lingkungan peradilan masing-masing, di sisi lain Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh (Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H) menambahkan tentang peran Mahkamah Syar’iyah sebagai pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara di samping perkara-perkara perdata juga menangani perkara-perkara jinayat yang selama ini banyak ditemukan hambatan terutama masalah sarana seperti ruang sidang pelaku atau korban anak, ruang tahanan yang belum representatif karena kucuran dana dari APBA dan APBD sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang selama ini diterima hanya ala kadar dan belum mengacu pada kebutuhan minimal setiap Mahkamah Syar’iyah.

Selanjutnya Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh juga melaporkan kepada Tim Komisi III tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang sudah menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Syar’iyah untuk menyelesaikan perkara yang terlibat anak baik sebagai pelaku maupun korban Anak, maka sudah barang tentu diperlukan sumber daya Manusia terutama Hakim yang akan menangani perkara tersebut harus mampu dan punya keahlian khusus dalam hal  pidana anak. Untuk itu perlu sertifikasi keahlian bagi para hakim untuk menangani perkara anak nantinya.

Di samping itu juga Mahkamah Syar’iyah juga menangani sidang keliling terhadap daerah-daerah masyarakat pencari keadilan yang sulit datang ke Mahkamah Syar’iyah, tentu saja diperlukan kendaraan roda empat untuk menjangkau tempat dimana sidang keliling diselenggarakan, kondisi hari ini kendaraan dinas di seluruh Mahkamah Syar’iyah masih memakai mobil BRR yang sudah lebih 10 tahun, ini juga perlu dipertimbangkan.

Kanwil Kemenkumham Aceh, dalam hal ini disampaikan langsung oleh kepala Kantor dalam forum rapat kerja ini yang melaporkan tentang permasalahan yang ada di instansinya.

Terhadap laporan dari masing-masing pimpinan lembaga penegak hukum dalam rapat kerja komisi III DPR-RI di Aceh, Ketua Tim menanggapi bahwa pada intinya laporan mitra kerja sama yaitu berkisar tentang anggaran dan sarana/prasarana serta SDM dan permasalahan ini bukan permasalahan pada satu instansi tetapi merupakan isu nasional yang harus kita hadapi bersama. Namun laporan ini menjadi dasar pengkajian komisi III dalam menyikapi hal-hal yang disampaikan hari ini dan akan dibawa dalam rumusan pembahasan dalam rapat-rapat komisi nanti.

Selanjutnya, pimpinan rapat memberi kesempatan kepada empat orang anggota komisi III untuk mendalami permasalahan, yaitu Drs.H. Hasrol Azwar, H.M. Ali Umri, SH., M.Kn., Ir.H. Tifatul Sembiring dan  H. Muslim Ayub, S.M., M.M. tentang Mahkamah Syar’iyah yang menitik beratkan pada permasalahan :

Masalah  berita-berita miris terhadap perlakuan qanun aceh terutama dari luar aceh yang kurang senang syariat islam diperlakuan di Aceh dan selama ini tidak ada umpan balik dari Mahkamah Syar’iyah Aceh, semestinya ada perlawanan secara rutin untuk menanggapi isu-isu tersebut agar public mengetahui duduk permasalahannya. Bapak Ir. H. Tifatul Sembiring dan H. Muslim Ayub, S.H., M.M. memberi saran supaya Mahkamah Syar’iyah memperkuat Humas sebagai sarana menjawab hal-hal seperti itu.

Terhadap tanggapan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham memberi penjelasan sesuai fakta di lapangan dan untuk Mahkamah Syar’iyah Aceh hanya saran dan Insya Allah akan ditindaklanjuti. Akhirnya Pimpinan sidang menutup rapat kerja ini dengan  harapan apa yang menjadi laporan semoga menjadi bahan pertimbangan Komisi III yang hadir, oleh karena waktu dhuhur sudah tiba, dengan mengucapkan Alhamdulillah, rapat ditutup. (TIM REDAKTUR MS. ACEH)

Read 607 times

1 comment

  • Comment Link herman Rabu, 28 Februari 2018 09:06 posted by herman

    Terima kasih atas kehadiran Wakil Rakyat ke MS Aceh, semoga kunjungan kerja kali membawa manfaat bagi independensi anggaran yudisial.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Typography Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi