msaceh

Berita

Berita (912)

Disesalkan, Wacana Penghapusan Hukum Cambuk

 

sumber : kompas.com

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Muslem Ibrahim menyesalkan pernyataan Amnesty International terkait permintaan kepada Pemerintah Indonesia untuk menghapuskan pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh.

Menurut Muslem, permintaan itu tidak pada tempatnya sebab peraturan hukum cambuk sudah menjadi hukum positif. Muslem pun membantah jika dikatakan hukuman cambuk berseberangan dengan undang-undang di Indonesia.

"Uqubat cambuk adalah qanun (peraturan daerah) yang diterapkan di Aceh dan ini merupakan jabaran dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi, tidak ada yang bertentangan dengan peraturan nasional apa pun," kata Muslem.

Selain itu, dari sisi keagamaan, ini adalah peraturan yang memang berlaku bagi warga yang beragama Islam dan hukuman tersebut tidak berlaku bagi warga yang beragama non-Islam. "Harusnya mereka bisa melihat dari sisi ini, dari segi aturan agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di Aceh," katanya.

Esensi dari pelaksanaan hukuman cambuk itu sendiri, tambah Muslem, bukanlah pada pelaksanaan hukumannya, melainkan efek jera dan pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat. Dengan hukuman ini, diharapkan masyarakat menjadi semakin sadar hukum dan bisa berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.

"Menurut saya, pihak internasional, PBB sekalipun, pasti akan menghormati aturan yang sudah ditetapkan oleh komunitas apa pun yang ada di dunia ini," ujar ulama jebolan Kairo, Mesir, ini.

Hal senada diungkapkan Badruzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh. Menurut Badruzaman, pihak-pihak di luar kepemerintahan Aceh dan kepemerintahan Indonesia hendaknya tidak melakukan intervensi dan campur tangan akan pelaksanaan hukum di Indonesia, dalam hal ini Aceh.

"Hari ini kenapa Aceh yang harus diprotes? Negara maju yang lain, seperti Malaysia, bahkan Singapura dan beberapa negara lainnya, juga memiliki aturan yang lebih heboh dari ini, hukuman mati gantung misalnya, kenapa tidak dipersoalkan? Jadi, tidak ada masalah sejauh ini dengan pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh karena pada hakikatnya ini adalah untuk pembelajaran, bukan ditekankan pada hukumannya," tutur Badruzaman.

Hingga saat ini, sebut Badruzaman, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh masih memberikan dampak positif karena ini adalah aturan yang diajarkan oleh agama Islam, agama yang dianut oleh masyarakat di Aceh.

Read more...

Comment

Dirjen Badilag tentang Kaitan Antara : TI dan Karir

Yogyakarta, Badilag.net |8-10-2011|

“Yth. Bp DIRJEN …mdh2n bp baik2 saja ..sms ni sbg bahn masukn, …… bp promosikan hakim hanya krn pandai bidang IT, tdk mperhatikn gmn prilakunya…bnyk yg diproskn … cntoh Wa ka PA “X” …jd ka PA ”Y”, mestinya perhatikan prilakunya. Tanya org2 skilingnya…mdh2n jd prtmbngn. Mks dan mhn mf”

Kalimat di atas adalah sms yang diterima telepon genggam Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, siang kemarin (7/10), dari pengirim yang tidak menyebutkan identitasnnya. Nomor telepon genggam pengirim adalah 085797238XXX

Dirjen ingin mengetahui segera prilaku apa dari WKPA “X” yang dipromosikan menjadi KPA “Y” yang diprotes oleh pengirim sms itu. Dirjen, yang saat menerima sms sedang di perjalanan antara Kendal-Semarang dalam rangka peninjauan dan pembinaan pelaksanaan Posbakum dan TI, segera membalasnya sekaligus minta masukan lebih detail.

“Tksh masukannya. Kalau gitu, saya minta masukan selanjutnya, bgmn sih prilaku dia? Saya tunggu ya! Tksh”, tulis Dirjen pada telepon genggamnya yang segera di’send’ kepada pengirim sms tadi.

Lama ditunggu, balasan dari pengirim sms tidak juga kunjung datang. Setelah sekitar 2 jam kemudian, Dirjenpun kembali mengirim sms kepada sang pengirim sms itu dengan singkat: “Assww. Bgmn Bpk/Ibu? Masukan yang saya minta tadi belum saya terima. Tkasih”.

Sang pengirim sms tetap tidak pernah mau membalas sms Dirjen lagi. Sampai berita ini ditulis, Dirjenpun tidak menerima sms lagi, sehingga belum mengetahui prilaku seperti apa yang diprotes sang pengirim sms itu. Bahkan, Dirjenpun tidak mengetahui siapa sang pengirim sms itu.

“Namun demikian, sms itu tetap merupakan masukan yang berharga, untuk ditindak lanjuti lebih jauh”, ujarnya.

Itulah ceritera Dirjen kepada Badilag.net, sore (8/10) tadi di Bandara Adisucipto Yogyakarta. Sambil menunggu pesawat yang akan membawanya kembali ke Jakarta, Dirjen berbincang-bincang dengan Badilag.net, sambil sekali-sekali memperlihatkan telepon genggamnya.

Banyak hal yang dibincangkan, terutama tentang pengembangan TI serta keterkaitannya dengan karir para hakim dan aparat di lingkungan peradilan agama.

Sikap Dirjen Dalam Menerima Masukan.

“Saya berusaha terbuka untuk menerima masukan”, kata Dirjen. “Sepedas apapun masukan itu akan sangat berguna bagi kita. Kalau kita apriori atau menolak masukan dari orang, apalagi orang itu mengetahui banyak kelemahan kita, maka kita akan rugi”, tambahnya lagi.

“Justru masukan dari orang-orang yang berani seperti itulah yang sangat besar manfaatnya bagi peningkatan kualitas kita”, tegasnya.

Itulah sebabnya, lanjutnya, Dirjen selalu memberi pesan kepada para redaktur Badilag.net, untuk tidak menyensor substansi komentar-komentar yang diberikan oleh para pembaca Badilag.net atas suatu berita atau kebijakan Badilag, kecuali kalau sifatnya fitnah, atau kata-katanya kurang pantas.

“Saya juga minta kepada seluruh kawan-kawan, terutama keluarga besar peradilan agama, silahkan mengirim masukan pada saya, baik melalui surat, sms atau tilpon. Jangan ragu, apalagi takut, sampai-sampai menyembunyikan identitas. Percayalah kami di Badilag akan sangat berterima kasih, apalagi kalau dibarengi dengan data yang jelas”, ungkap Dirjen.

Dirjenpun menjamin pelapor atau pemberi masukan, asal jelas dan bukan fitnah. “Kami betul-betul mengapresiasi dan berterima kasih”, tegasnya lagi.

Perhatian Terhadap Teknologi Informasi dan Kaitannya Dengan Promosi/Mutasi.

Dirjen menegaskan, tidak benar jika promosi hanya didasarkan pada kepandaian yang bersangkutan di bidang TI. “Yang sangat diperhatikan adalah keterpaduan antara integritas, kapabilitas, dan senioritas”, ujarnya.

Lebih jauh Dirjen menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kapabilitas adalah kemampuan dalam penguasaan hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi dan terampil dalam penerapannya, termasuk penerapan Teknologi Informasi.

Ketika ditanya kenapa perhatian terhadap TI demikian besar, Dirjen menjelaskan bahwa walaupun TI itu hanya unsur penunjang tugas pokok, namun dengan memanfaatkan TI yang baik dan benar maka tugas pokok akan dapat dilaksanakan dengan baik, lebih cepat, lebih murah, lebih rapih dan lebih mudah.

Dirjen menyebut apa yang ditulis oleh DR. Dory Reiling, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Amsterdam, dalam bukunya “Technology for Justice”, yang bunyinya “IT is the most striking factor in changing the world in our era” .

Dalam banyak kesempatan Dirjen seringkali mengemukakan apa yg ditulis Hakim Amsterdam yang ahli TI itu. “Kini, hampir semua aspek kehidupan selalu memanfaatkan TI”, kata Dirjen yang sangat semangat dalam pembudayaan pemanfaatan TI di lingkungan peradilan ini.

Mahkamah Agungpun, lanjut Dirjen, belakangan ini selalu mengarah kepada pemanfaatan TI dalam melakukan tupoksinya, termasuk melakukan tugas pembinaan terhadap semua pengadilan yang berada di bawahnya.

“Lihat saja, sejak penyusunan Blue Print, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penentuan Quickwins, percepatan program-program prioritas, sampai pelaksanaan Rakernas Akbar Mahkamah Agung 2011, semuanya sangat kental dengan yang namanya Teknologi Informasi”, kata Dirjen beretorika.

Oleh karena itu, lanjutnya lagi, kini sudah saatnya, paling tidak kita harus sudah memulai secara bertahap untuk menjadikan unsur kemampuan atau perhatian seorang hakim, aparat atau pejabat pengadilan terhadap TI, sebagai salah satu unsur yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan promosi dan mutasi.

Dalam penyusunan Blue Print, Mahkamah Agung antara lain melihat 7 (tujuh) area yang harus dipertimbangkan dalam membangun Court Excellence, yang no. 1 nya adalah ‘leadership and management’. “Bahkan ‘leadership’ ini disebutkan sebagai ‘driver’, yang menentukan ke arah mana pengadilan itu akan dibawa”, tegas Dirjen.

“Cita-cita saya, dan juga cita-cita kita semua, suatu waktu yang tidak terlalu lama, semua hakim dan aparat pengadilan, terutama para pimpinannya, mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas pokok pengadilan”, Dirjen berharap.

Teknologi Informasi dan Integritas.

Namun jangan lupa, Dirjen mengingatkan, bahwa TI itu hanyalah alat. Sebagai alat, sifatnya netral, tergantung yang menggunakannya, apakah untuk kepentingan yang positif atau negatif. Jadi, betul-betul tergantung kepada si penggunanya, yaitu ‘orang’nya.

“Makanya, selain kemampuan teknis dan non teknis, termasuk pemanfaatan TI, yang tidak kalah pentingnya dan mutlak harus dimiliki oleh insan pengadilan adalah integritas, alias akhlaqul karimah”, kata Dirjen serius.

Kalau demikian, agar dunia itu berubah ke arah yang lebih baik maka pendapat Dr. Dory Reiling yang menyatakan “IT is the most striking factor in changing the world in our era” harus dirubah menjadi “IT is one of the most striking factors in changing the world in our era”.

TI bukan satu-satunya penentu. TI hanyalah salah satu faktor saja. Faktor lainnya adalah integritas. Bahkan faktor integritas adalah faktor yang betul-betul paling penting, dan tidak boleh tidak harus ada dan dijadikan pegangan oleh semua insan peradilan yang mendambakan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Begitu kan Pak Dirjen?. (Adli Minfadli Robby).

 

Read more...

Comment

DIRJEN BADILAG BERKUNJUNG KE ACEH

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Bpk. Drs. H. Poerwosusilo, SH, MH sampai di Mahkamah Syar’iyah Aceh, setelah menempuh perjalanan panjang dari Jakarta dengan pesawat Garuda  3 jam perjalanan.

Di bandara sultan Iskandar Muda Banda Aceh beliau telah ditunggu oleh Ketua MS Aceh Dr. H. Idris Mahmudy, SH, MH dan staf. Bapak Dirjen setelah sampai di Mahkamah Syar’iyah Aceh menyampaikan salut dan bersyukur bahwa pegawai Mahkamah Syar’iyah Aceh masih masuk kerja, terutama menuntaskan masalah serta menyatukan langkah dalam pengelolaan Simak BMN 2014.

Bapak Dirjen dalam tatap muka dengan peserta mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kesungguhan pegawai Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah tahun 2013 dimana kita telah dapat menuntaskan pekerjaan kita dengan capaian tertinggi tentu dengan hasil tertinggi pula,  beliau menyatakan yakni 99,99 % dengan hasil 100 % yang di peroleh oleh Dirbinganis.

Untuk ke depan beliau berharap (2014) capaian kita tent u akan lebih baik hendaknya, tentu dan tetap kerja keras dan kesungguhan. Kata beliau peliharalah semua aset-aset negara ini dengan baik, karena untuk kita dan jangan lupa tentang kebersihan, beliau juga menyinggung bahwa Mahkamah Agung telah melakukan sidak ke mana-mana, termasuk ke Jawa Timur. Karena itu jangan saudara-saudara tidak masuk kerja karena hari terjepit bahaya, beliau juga menambahkan bahwa kedatangan beliau ke Aceh dalam rangka memenuhi undangan ketua PTA Medan Bapak Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH dan keluarga, tapi beliau juga sempat bertemu muka dengan segenap warga MS Aceh dan MS se Aceh.

Ketua MS Aceh dan redaktur tentu gembira menyambut kedatangan beliau dan sekaligus mengucapkan selamat atas kunjungan bapak ke MS Aceh, dan setelah bersalaman beliau langsung meninggalkan peserta dan terus ke tempat kenduri di rumah bapak Ketua PTA Medan (Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH) dan beliau telah menunggu

Ketua MS Aceh dan redaktur mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan bapak ke Aceh, semoga bapak selamat sampai di jakarta dan majulah Badilag MA-RI (Tim Radaktur MS-Syamri)

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019