logo mahkamah agung website ramah difable
Selamat Datang

Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah memenenuhi standar SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Syar'iyah Aceh berusaha untuk melaksanakan surat keputusan tersebut dengan mewujudkan sarana dan prasarana informasi yang interaktif dan dinamis agar pencari keadilan khususnya di daerah wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat atau bisa memanfaatkannya.

Lebih lanjut
Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh

VISI

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG"

MISI MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

  1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Lebih lanjut
Cara Mudah Telusur Perkara Untuk Melihat Proses Penyelesaian Perkara Anda Kunjungi Website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Se Aceh. Lebih lanjut
Laporkan Pengaduan !!! Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh atau mahkamah Syar'iyah di bawahnya. siwas.mahkamahagung.go.id Lebih lanjut
Hubungi Kami Hubungi kami untuk mendapatkan informasi yang lebih detil, dan jika ada pengaduan silahkan disampaikan melalui form pengaduan yang disediakan di meja pengaduan dan atau melalui website kami ini. Lebih lanjut
Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Digantinya SEMA 10/2010 dengan Perma 1/2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sejumlah hal. Misalnya dalam hal mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara atau bisa disebut dengan perkara prodeo. Lebih lanjut
Video Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Lihat Video
Berita

Berita (746)

Awas, Tenaga Honorer Jadi Sasaran Penipuan (8/6)

Seorang tenaga honorer sedang mempelajari dokumen. (Sumber foto: pa-binjai.net.)

Jakarta l Badilag.net

Lembaga peradilan kian sering dijadikan target penipuan. Bila biasanya yang jadi sasaran adalah para hakim, kini tenaga honorer juga jadi incaran.

Baru-baru ini seorang Kasubbag Kepegawaian di sebuah PA melaporkan, dirinya telah dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengaku sebagai Oki Hariadi, staf Kepegawaian Ditjen Badilag.

“Saya diminta menghubungi Pak Sayadi, SH, MM, Direktur Pengadaan PNS BKN di nomor 021- 85386917,” ungkap Kasubbag Kepegawaian itu di Forum Kepegawaian Pengadilan—salah satu grup di Facebook.

Ketika nomor telpon tadi dihubungi, orang yang disebut-sebut sebagai Direktur Pengadaan PNS BKN itu sedang sibuk menerima tamu. Yang mengangkat telpon adalah seseorang yang mengaku sebagai Bambang,  Staf Direktorat Pengadaan PNS BKN.

“Beliau meminta saya untuk mengirim biodata honorer melalui Fax. Beliau juga mengatakan bahwa satker saya termasuk salah satu satker yang beruntung karena pengangkatan honorernya dilakukan tanpa tes,” ia membeberkan.

Pengakuan serupa juga disampaikan seorang warga PA lainnya. Bedanya, ia berani mendebat si seseorang yang modus operandinya menggunakan gagang telpon itu. “Saya juga ditelpon tapi saya kerjain sampai dia marah,” ujarnya.

Si penelpon itu lantas mengancam akan memutasi pegawai PA ini ke Papua. “Saya bilang, emang bagian kesekretariatan dimutasi oleh Badilag? Eh ternyata dia langsung menutup telponnya. Malu kali ya,” tutur si pegawai.

Ketika dimintai klarifikasi mengenai hal ini, Oki Hariadi dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menelpon pegawai atau tenaga honorer PA berkenaan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

“Nama saya dicatut. Saya tidak kenal dan tidak punya hubungan dengan Direktur Pengadaan PNS BKN,” tandasnya.

Oki menambahkan, Bagian Kepegawaian Ditjen Badilag telah menerima laporan dari wilayah PTA Pontianak, PTA Gorontalo dan PTA Banten mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama Oki Hariadi.

“Bahkan si penelpon mengatasnamakan Dirjen Badilag. Yang dibicarakan masalah formasi pegawai,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, masa depan tenaga honorer di MA dan badan peradilan di bawahnya menjadi masalah tersendiri. Berdasarkan data yang dirilis BKN pada 11 Mei lalu, 517 tenaga honorer kategori I dari MA dinyatakan memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Dari jumlah itu, 195 di antaranya merupakan tenaga honorer di PA dan tujuh lainnya adalah tenaga honorer di PTA.

“Daftar nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam formasi tahun sebelumnya,” tulis Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, dalam pengumuman yang sebenarnya sudah diteken pada tanggal 22 Maret 2012 itu.

Kepala Badan Urusan Administrasi MA Aconur melalui suratnya menegaskan bahwa selama pemrosesan pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS sampai dengan penyampaian/pengiriman surat keputusannya kepada yang bersangkutan tidak dipungut biaya apapun.

“Pemberkasan akan diberitahukan lebih lanjut,” ujar Kepala BUA.

(hermansyah)

AUDIENSI DINAS SATPOL PAMONG PRAJA (PP) DAN WILAYATUL HISBAH (WH)

Banda Aceh [10/02]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 244 ayat (1) bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, ayat (2) Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Syari’at, Pelaksanaan Syari’at Islam dapat membentuk Unit Polisi Wilayatul Hisbah (WH) sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan itu Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mengadakan audiensi bersama Pimpinan dan Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis [10/02] di ruang rapat pimpinan gedung Mahkamah Syar’iyah Aceh. Audiensi tersebut dihadiri oleh Pimpinan, Hakim Tinggi dan Pejabat Fungsional Mahkamah Syar’iyah Aceh serta pejabat-pejabat dari Dinas Satpol PP & WH Aceh.

Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. H. Idris Mahmudy, SH, MH menyambut baik atas kunjungan serta audiensi Dinas Satpon PP & WH Aceh. Dalam audiensi tersebut Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. H. Armia Ibrahim, SH  mempresentasikan tentang Mahkamah Syar’iyah dan perkara-perkara jinayat yang telah ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah se Provinsi Aceh dari tahun 2005 hingga 2010, sementara Kepala Dinas Satpol PP dan WH Aceh Drs. H. Marzuki A.MM  mengekpose sekilas tentang Satpol Pamaong Praja dan Wilayatul Hisbah  serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. [by IT-msAceh]

Aturan Baru tentang Publikasi Putusan

Jakarta l badilag.net

Sebagian besar pengakses badilag.net setuju apabila putusan pengadilan ditampilkan di website. Demikian hasil polling yang digelar sejak 6 Mei 2010 di situs ini.

Hingga Selasa (25/1/2011), polling tersebut diikuti 1499 responden. Sebanyak 1206 pembaca atau 82 persen setuju publikasi putusan di website dan hanya 263 orang atau 18 persen yang menyatakan tidak setuju.

Dengan asumsi mayoritas pembaca badilag.net adalah warga peradilan agama, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sebagian besar warga peradilan agama setuju apabila putusan pengadilan ditampilkan di website.

Hasil polling ini selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Mengenai pembaruan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, di Cetak Biru itu disebutkan bahwa salah satu sasaran penerapan TI di MA adalah peningkatan kualitas putusan. Caranya ialah dengan mempublikasikan putusan melalui situs sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas.

Di lingkungan peradilan agama, publikasi putusan lewat internet sesungguhnya bukan hal yang baru. Banyak Pengadilan Agama, baik tingkat pertama maupun tingkat banding, yang sudah melakukannya. Ini terjadi sejak diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Belum lama ini, Ketua MA Harifin Tumpa memperbarui SK tersebut dengan menerbitkan SK Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dalam hal publikasi putusan, terdapat beberapa perbedaan di antara dua SK tersebut.

Dalam SK 144/2007, putusan termasuk jenis informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan. Meski demikian, yang wajib dipublikasikan hanya putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang belum inkracht tidak wajib dipublikasikan, kecuali untuk perkara-perkara tertentu, yaitu korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, pencucian uang dan perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah ketua pengadilan.

Sementara itu, dalam SK 1-144/2011, putusan termasuk jenis informasi yang wajib tersedia tiap saat dan dapat diakses oleh publik. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang sudah maupun belum berkekuatan hukum tetap, wajib dipublikasikan. Dalam hal ini, publikasi tersebut dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi.

Mengenai pengaburan informasi atau anonimisasi, dua SK tersebut juga memuat rambu-rambu yang berbeda.

Baik SK 144/2007 maupun SK 1-144/2011 mengatur adanya pengaburan informasi untuk perkara-perkara tertentu. Diantaranya ialah perkara perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan, pengangkatan anak, dan wasiat. Pengaburan informasi juga diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum, persidangan dilakukan secara tertutup.

Soal anonimisasi ini, perbedaan antara SK 144/2007 dan SK 1-144/2011 terletak pada informasi apa saja yang harus dikaburkan.

Menurut SK 144/2007, yang harus dikaburkan adalah informasi yang memuat identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait.

Sementara itu, menurut SK 1-144/2011, yang dikaburkan bukan hanya informasi-informasi tersebut. Nomor perkara pun harus dikaburkan.

(hermansyah)

Halaman 145 dari 150

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Typography Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas