Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mengadakan supervisi pelaksanaan anggaran, supervisi bendahara pengeluaran dan pembuat daftar gaji, verifikasi & tuntutan ganti rugi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Supervisi tersebut untuk provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 21 sd. 26 Mei 2012.

Sesuai dengan Surat Tugas Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MARI Nomor : 72/BUA.3/ST/05/2012 tanggal 08 Mei 2012, bahwa kegiatan supervisi dibagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu tim I akan memeriksa 14 satuan kerja terdiri dari Mahkamah Syar’iyah Aceh, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Pengadilan Negeri Jantho, Mahkamah Syar’iyah Jantho, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Pengadilan Negeri Lhoksukon, Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Pengadilan Negeri Idi, Mahkamah Syar’iyah Idi, Pengadilan Negeri Langsa, Mahkamah Syar’iyah Langsa, Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan  Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang.

Tim II akan memeriksa 14 satuan kerja terdiri dari Pengadilan Militer Banda Aceh, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Mahkamah Syar’iyah Meuredu,  Mahkamah Syar’iyah Bireuen, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, Mahkamah Syar’iyah Takengon, Pengadilan Negeri Takengon, Mahkamah Syar’iyah Blangkajeren, Pengadilan Negeri Blangkajeren, Mahkamah Syar’iyah Singkil, Pengadilan Negeri Singkil, Mahkamah Syar’iyah Kutacane dan  Pengadilan Negeri Kutacane

Tim III akan memeriksa 14 satuan kerja terdiri dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mahkamah Syar’iyah Sigli, Pengadilan Negeri Sigli, Mahkamah Syar’iyah Calang, Pengadilan Negeri Calang, Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Pengadilan Negeri Meulaboh, Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, Pengadilan Negeri Tapaktuan, Mahkamah Syar’iyah Sinabang, Pengadilan Negeri Sinabang,  Mahkamah Syar’iyah Sabang dan Pengadilan Negeri Sabang.

Masing-masing tim akan melakukan supervisi terhadap 4 (empat) kegiatan, yaitu supervisi pelaksanaan anggaran, supervisi perbendaharaan, supervisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan supervisi tuntutan ganti rugi (TGR).

Menurut penjelasan Kasubbag TGR Syaifuddin Zuhri, SE yang menjadi salah seorang anggota tim I yang melakukan supervisi di Mahkamah Syar’iyah Aceh kepada redaktur IT, bahwa kegiatan supervisi ini adalah untuk persamaan persepsi tentang laporan bendahara, oleh karena masih ada beberapa satker yang melakukan pembukuan dengan model lama seperti tabel laris, padahal sebagian besar laporan keuangan dan perbendaharaan telah dilaksanakan secara aplikasi komputer. “Kita berharap semua satker di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan pembukuan keuangan dengan sistim aplikasi komputer. Selain itu, supervisi ini juga untuk mengetahui seberapa besar penyerapan anggaran sampai dengan triwulan ke I, oleh karena yang kita harapkan adalah semua satker dapat menyerap anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan, jangan sampai terjadi penyerapan anggaran secara besar-besaran pada akhir tahun atau triwulan ke IV, sebab hal yang seperti itu tidak akan mencapai hasil yang maksimal”, kata Syaifuddih Zuhri.

Adapun setentang PNBP,  Syaifuddih Zuhri menjelaskan bahwa setiap PNBP yang dipungut untuk penerimaan negara harus dibukukan dengan baik dan disetorkan ke kas negara setiap minggu. “Tidak boleh PNBP disimpan berlama-lama di kantor ataupun di bank, tetapi harus disetorkan ke kas negara setiap minggu sesuai dengan peraturan yang berkaku”, tegas Syaifuddin Zuhri.

Sedangkan terhadap aset negara berupa BMN baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus dikelola dengan baik dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran pelaksanaan tugas, harap Syaifuddin Zuhri. Ditambahkannya, apabila aset negara berupa barang bergerak hilang dalam penguasaan yang berhak memakai aset tersebut, maka kepadanya dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR). Begitu juga seorang bendaharawan harus teliti dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya,  dan apabila terjadi kerugian pada negara disebabkan kelalaian bendahara, maka kepadanya dikenakan TGR.

Sementara itu, Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. H. Syamsikar ketika diwawancarai redaktur IT, mengatakan bahwa supervisi ini sangat penting bagi pengelolaan keuangan terutama penyerapan DIPA 2012 untuk triwulan ke I ini. “Kita mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan supervisi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MARI, oleh karena itu kita ikutsertakan beberapa orang pejabat dari Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk mendampingi tim supervisi ini”, kata H. Syamsikar. Adapun pejabat yang dimaksudkan oleh H. Syamsikar adalah Wakil Sekretaris MS Aceh Khaeruddin, SH yang ikut dalam tim I. Kasubbag Keuangan Ansharullah, SH. MH yang ikut dalam tim II dan staf keuangan Fahmi Riswin, SE. Ak. yang ikut dalam tim III.

Setelah selesai melaksanakan supervisi di Mahkamah Syar’iyah Aceh, lalu pada esok hari Tim I  akan melaksanakan supervisi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan akan berlanjut kepada satker lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.       

(H. Abd. Hamid Pulungan)