Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Purwosusilo, SH. MH pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 pukul 22.⁰⁰ wib menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Peradilan Agama Angkatan III Tahun 2012  di hotel Sultan Banda Aceh yang berlangsung sejak tanggal 17 April 2012 yang lalu yang ditandai dengan ketukan palu dan pelepasan tanda peserta yang diwakili oleh Drs. Asri Damsyi, SH dari Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Hj. Enita R, SH dari Pengadilan Tinggi Agama Padang. Salah seorang peserta Drs. H. Choiri, SH. MH dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengatakan kepada Redaktur IT bahwa pelaksanaan Bimtek ini sangat baik, hal ini atas kerja sama panitia dengan jajaran Mahkamah Syar’iyah Aceh dan semoga Bimtek yang akan datang dimanapun tempatnya berjalan dengan baik seperti di Aceh ini, katanya dengan gembira.

Sebelum acara penutupan dilaksanakan H. Purwosusilo menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan tugas dalam bidang teknis berdasarkan pengamatan Badilag selama ini. Antara lain yang beliau sampaikan adalah tentang pemeriksaan setempat. Menurut H. Purwosusilo, bahwa pemeriksaan setempat pada prinsipnya sama dengan pemeriksaan di gedung pengadilan. Oleh karena itu tidak boleh memungut biaya kepada para pihak untuk pemeriksaan setempat dan kenderaan yang digunakan untuk menuju ke lokasi obyek perkara sebaiknya menggunakan kenderaan rental yang dibayar oleh pihak yang berperkara. Dijelaskannya lebih lanjut, bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang melakukan pemeriksaan setempat jangan sekali-kali meminta honor atau makan bersama dengan para pihak karena hal tersebut termasuk perbuatan tercela.

H. Purwosusilo menyebut beberapa kasus yang dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang adanya Majelis Hakim yang meminta uang kepada para pihak ketika melakukan pemeriksaan setempat dengan alasan untuk uang harian. “Terhadap kasus tersebut telah diambil tindakan tegas berupa sanksi  penurunan pangkat dan sanksi lainnya”, katanya  yang dibenarkan oleh Drs. M. Taufiq HZ, M. HI salah seorang peserta Bimtek yang berasal dari Badan Pengawasan. “Saya harap kepada Bapak / Ibu apabila mengadakan pembinaan dan pengawasan ke daerah agar menyampaikan hal ini kepada teman-teman di pengadilan tingkat pertama agar tidak melakukan pungutan uang dalam melaksanakan pemeriksaan setempat”, kata Direktur. 

Sementara itu, peserta Bimtek telah berhasil membuat rumusan tentang pemberdayaan Hakim Tinggi sebagai berikut :

1.      Memaksimalkan tugas dan fungsi Hatibinwas pada PTA/M.SyAceh dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengadilan tingkat pertama.

2.       Melibatkan Hatibinwas dalam setiap kegiatan / bimtek bagi pejabat / pegawai /operator SAKPA / SIMAK BMN di bidang kesekretariatan yang dilakukan oleh PTA/M.Sy Aceh dengan catatan tidak membebani biaya DIPA.

3.      Melibatkan para Hakim Tinggi dalam membuat perencanaan program dan kegiatan PTA/M.SyAceh yang akan dituangkan di dalam RKA-KL.

4.      Mengadakan simulasi pemeriksaan keuangan perkara dan keuangan DIPA di masing-masing pengadilan tingkat banding sebagai upaya meningkatkan keterampilan Hatibinwas di bidang keuangan.

5.      Memaksimalkan terciptanya persamaan persepsi di antara Hatibinwas di dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dengan rujukan Buku II dan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga antara pemeriksa dan yang diperiksa mempunyai rujukan yang sama sehingga bisa meminimalisir perbedaan persepsi antara pemeriksa dengan yang diperiksa.

6.      Dalam hal Hatibinwas yang mempunyai kemampuan terbatas di bidang kesekretariatan terutama di bidang keuangan, maka di dalam melakukan pemeriksaan dibantu dan didampingi oleh pejabat kesekretariatan terkait.

7.      Memfasilitasi Hatibinwas dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan.

8.      Diharapkan dalam bimtek untuk Hakim Tinggi disamping bedah berkas juga dilakukan praktek lapangan di Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang berada di sekitar tempat pelaksanaan bimtek.

9.      Pimpinan PTA/M.SyAceh agar mendorong dan memfasilitasi Hakim Tinggi untuk melakukan diskusi secara berkala baik di bidang teknis yudisial maupun di bidang teknis administratif.

(H. Abd. Hamid Pulungan)