BANDA ACEH - Para kepala Dinas Syariat Islam (DSI) se-Aceh mendesak DPRA dan Gubernur Aceh segera menyelesaikan Qanun Jinayah dan Hukum Acara Jinayah dengan cara merevisi pasal yang mengatur tentang rajam. 

Revisi qanun ini sangat diperlukan, agar tidak terjadi kevakuman pasal-pasal lain, apalagi kalau aturan yang sudah dibahas oleh legislatif menggantung dalam waktu yang lama.

Desakan itu tertuang dalam butir rekomendasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Syariat Islam yang berlangsung 28-29 September 2011 di Hotel Aceh, Banda Aceh. 

Rakor itu dihadiri 100 peserta yang umumnya berasal dari DSI kabupaten/kota dan Mahkamah Syar’iyah (MS). Rakor berakhir Kamis (29/9), ditutup oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr Rusjdi Ali Muhammad.

Raqan Jinayah dan Hukum Acara Jinayah yang dibicarakan itu sebetulnya sudah dibahas dan diparipurnakan anggota DPRA periode 2004-2009. Namun, qanun ini belum mendapat persetujuan bersama dari pihak eksekutif, sehingga belum bisa dilaksanakan.  

Dalam Rakor DSI kemarin, selama dua hari pejabat DSI se-Aceh antusias membahas kendala pelaksanaan syariat Islam selama ini. Aliran sesat, nikah siri, serta persoalan sosial lainnya menjadi pokok bahasan dalam rakor, meski tidak bermuara pada rekomendasi.  Secara umum, rekomendasi rakor titik beratnya adalah pada teknis pelaksanaan syariat Islam di lapangan. 

Seusai paparan makalah oleh narasumber, yakni Guru Besar IAIN Alauddin Makassar, Prof Dr Jalaluddin Rahman, dan Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr A Hamid Sarong MH, peserta diberi kesempatan melaporkan implementasi penegakan syariat Islam di daerah masing-masing. Persoalan minimnya keuangan dalam proses penegakan syariat Islam serta beking aparat terhadap tempat maksiat, menjadi inti laporan utama para pelapor. 

Menjelang penutupan, tiga komisi menelurkan beberapa rekomendasi. Juru Bicara Komisi B Hasbi Endra (Kadis SI Simeulue), dan Jubir Komisi C Malek Kasem masing-masing melaporkan hasil kerja mereka dan berharap menjadi pijakan ke depan.   

Kepala DSI Aceh, Prof Dr Rusjdi Ali Muhammad mengatakan, program yang tertuang dalam rekomendasi akan dimatangkan kembali, kemudian dimasukkan menjadi program kerja DSI tahun 2012 dan seterusnya. “Kita harus terus berpikir bagaimana cara untuk memperkuat syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam harus didukung oleh semua pihak,” ujarnya.

Ditemui seusai rakor, Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Tgk HA Rahman Kaoy mengatakan, memandikan para pelaku khalwat dengan air comberan bukanlah adat Aceh. Menurutnya, hukuman spontanitas yang dijatuhkan warga terhadap para pelanggar syariat selama ini harus diganti dengan hukuman lain yang lebih mendidik. 

“Misalnya, para pelanggar dinasihati, lalu diberi ganjaran membersihkan masjid. Tapi kalau tetap mengulangi lagi perbuatannya sampai tiga kali, maka usir saja dia dari kampung tersebut,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pemuda dan Kaderisasi MAA Aceh, Mulyadi Nurdin berharap, pemuda yang biasa sering menjadi motor dalam penegakan hukum adat di kampung-kampung, agar selalu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat sebelum memutuskan hukuman adat. “Para pemuda tidak boleh emosional, tapi harus mengedepankan aspek humanisme dalam memberikan hukuman,” ujarnya.  

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, kata Mulyadi, telah ditegaskan bahwa pembinaan kehidupan adat berasaskan nilai-nilai keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban dan keamanan, ketenteraman, kekeluargaan, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian, permusyawaratan, dan kemaslahatan umum. “Semua item itu harus dipedomani dan dipertimbangkan dalam pembinaan kehidupan adat di Aceh. Termasuk dalam menjatuhkan hukuman atas nama hukum adat,” imbuhnya.(swa/nal)

Sumber :http://aceh.tribunnews.com