msaceh

berita se aceh

berita se aceh (4496)

Bupati Aceh Selatan Prihatin Atas Kasus Perceraian Yang Terjadi Dikalangan PNS | (29/10)

Bupati Aceh Selatan Prihatin Atas Kasus Perceraian Yang Terjadi Dikalangan PNS

Bupati Aceh Selatan (H. T. Sama Indra, SH) didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Selatan (Kamarsyah. S.sos. MM) menerima kunjungan/audiensi Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (Drs. H. Bakti Ritonga, SH., MH.)bersama dengan rombongan di ruang data Sekda Kab. Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013.

Acara audiensi Ketua MS tapaktuan ini diformat oleh pihak Pemkab sekaligus menghadirkan seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Muspida Plus bersama dengan instansi terkait.

Setelah Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH memaparkan maksud dan tujuan kunjungan rombongan menemui Bupati Aceh Selatan dan dihadiri oleh semua unsur muspida plus dan instansi terkaitdiantaranya Asisten 1, Kadis Syariat Islam, Kabag Kesra dan Kabag Hukum, mengemukakan maksud kunjungannya untuk menampakkan muka atas penugasannya sebagai ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan yang baru dilakukan serah terima pada tanggal 20 Agustus 2013 yang lalu di banda Aceh.

Selanjutnya Ketua MS Tapaktuan menjelaskan tentang wilayah yurisdiksi, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan baik bidang perdata maupun bidang jinayah dan telah menangani kasus pertanggal 21 Oktober2013 telah menangani kasus sebanyak 186 perkara. Kasus tersebut terdiri dari Perceraian sebanyak 141 perkara (80 % Cerai gugat) dan perkara pidana islam/jinayah 1 perkara.

Dari data tersebut di atas sebanyak 118 perkara (lebih kurang 64 %) dari perkara yang diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan berasal dari masyarakat/warga Kabupaten Aceh Selatan dengan usia perkawinan antara 5 sampai 15 tahun, dengan rata-rata anak dua sampai tiga orang. Dengan demikian dari perceraian tersebut akan muncul duda, janda dan anak yang tidak mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya secara penuh diperkirakan 300 orang anak setiap tahun, demikian juga dengankekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan persoalan baru dalam keluarga.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Syar’iyah mengemukakan :

  1. Kalau kita amati akibat dari komplik masa lalu sehingga sampai saat ini disinyalir ribuan rakyat NAD (Koran serambi 8 Oktober 2013) dan mungkin diantaranya termasuk rakyatKabupaten Aceh Selatan yang tidak mempunyai akta nikah. Maka untuk kepastian hukum hubungan hukum antar orang perorangan baik dalam perkawianan maupun perceraian baik akibat dari komplik masa lalu atau akibat bencana alam atau karena keadaan lain sehingga tidak mempunyai bukti nikah, maka perlu setiap individu atau organisasi maupun Pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepastian hukum, sebab dengan tidak adanya bukti pernikahan orang tua berakibat kepada anak-anak bangsa bisa terkendala dalam meraih masa depannya yang lebih cerah seperti untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena mungkin akan kesulitan untuk kepengurusan akta lahir, Kartu tanda penduduk dan lain-lain sebagainya;
  2. Berdasarkan data yang ada pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pihak yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan relative banyak diantaranya warga masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin, sementara mereka adalah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik ketika ingin mengajukan tuntutan hak, sementara Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (sesuai DIPA) dalam memberikan bantuan berperkara secara prodeo hanya dengan perbandingan sekitar 10 % dari perkara yang diterima.
  3. Bahwa wilayah hukum Mahkah Syar’iyah Tapaktuan secara geogravis cukup luas dan terjal sehingga warga cukup sulit menjangkau terutama untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebenarnya Mahkamah syar’iyah dibenarkan untuk mendekatkan jangkauan masyarakat melalui sidang keliling namun lagi-lagi sampai saat ini kita belum mempunyai pasilitas anggaran yang cukup memadai untuk itu, walaupun tahun ini mahkamah syar’iyah melakukan sidang keliling di Blangpidi dengan anggaran yang cukup minim;
  4. Bahwa Siswa/I terutama tingkat SLTA perlu diberikan pemahaman hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum baik dalam masalah moral dan masalah hukum keluarga, karena pihak yang mengajukan gugatan di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan usia perkawinan relative muda, kemungkinan karena belum siap sebagai ibu atau sebagai ayah;
  5. Dalam melakukan prosesi persidangan pidana islam/jinayah mahkamah syar’iyah Tapaktuan menghadapi banyak kendala dalam penyelesaiaanya seperti ruang sidang, sebenarya sudah cukup representatif namun mobiler sebagai sarana perlengkapan persidangan sampai saat ini belum terpenuhi sesuai dengan misi yang diembannya sebagai peradilan Islam sehingga persidangan tetap digabung dengan persidangan perdata.
  6. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kasus perbankan syari’ah, sodaqah, zakat belum ada yang sampai ke peradilan Mahkamah Syar’yah Tapaktuan, mudah-mudahan memang benar-benar tidak ada yang macet atau wanprestasi deiantara yang melakukan akad atau para pengelola sodaqah dan zakat tersebut.

Dalam menanggapi paparan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan (Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH.), Bupati AcehSelatan (H. T. Sama Indra, SH) menyatakan seharusnya saya ada acara ke Jakarta namun saya menganggap ini sangat penting maka acara keluarkota tersebut saya tunda dan memang benar apa yang dikemukan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah, maka ini semua harus kita atasi secara berkesinambungan,bahkan sejak enam bulan yang lalu kami memimpin Kab. Aceh Selatan sudah 30 suratizin mengajukan gugatan cerai yang saya tanda tangani, ini berarti ada masalah dengan keluarga sebab PNS saja yang seyogianya jadi teladan dalam masalah rumahtangga ada masalah apalagi masyarakat kita, untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh unsur muspida dipimpin wakil buapati untuk membahasnya dan saya ada tamu lagi yang harus juga kita layani.

Dalam kesempatan tersebut semua unsur muspida yang hadir diantaranya Wakil Ketua PN Tapak tuan (Salman alfaris, SH), Ketua MPU (Tgk. Tarmizi), Mewakili Kajari (Asnawi, SH), mewakili Dandim 0107, Kabag hukum (Yuhelmi) Kabag Kesra dan sekretaris rapat Asisten 1, semua menyampaikan saran pendapat dalam mengatasi permasalahan yang dikemukakan Ketua MS Tapaktuan tersebut dan pada intinya, merasa prihatin dengan masalah kasus perceraian dan masalah akta nikah warga masyarakat, dan secara umum sarannya adalah dengan penyuluhan hokum secara terpadu.

Bahkan Wakil Ketua DPRK (Drs. Marsidik) dalam tanggapannya menyampaikan agar permasaalahan tersebut didata secara akurat dan agar dianggarkan dalam anggaran APBK kalau tahun ini tidak memungkinkan menggunakan anggaran yang ada agar anggaran tahun 2014 dianggarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Atas saran dan pendapat semua unsur akhirnya pimpinan rapat wakil bupati didampingi asisten satu menyampaikan kesimpulan rapat yaitu:

  • Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan/hukum keluarga perlu diadakan penyuluhan hukum dan ceramah agama untuk meningkatkan moral anak bangsa baik untuk masyarakat desa, kecamatan dan sekolah SLTA

Untuk pengurusan akta nikah perlu diadakan sidang isbat nikah dengan cara sidang keliling diadakan di Kecamatan.

Read more...

Comment

Bupati Abdya Siapkan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie | (28/10)

Bupati Abdya Siapkan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie

Bupati Aceh Barat Daya (Ir. H. Jupri Hasanuddin, MM) sangat bersemangat menerima atas kunjungan/audiensi Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (Drs. H. Makti Ritonga, SH., MH.) bersama rombongan pada tanggal 22 OKtober 2013.

Setelah Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (Drs. H. Bakti Ritonga, SH., MH) memaparkan maksud dan tujuan kunjungan rombongan menemui Bupati Abdya dengan mengemukakan kunjungannya untuk sowan/menampakkan muka atas penugasannya sebagai ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan yang baru dilakukan serah terima pada tanggal 20 Agustus 2013 yang lalu dan baru aktif bertugas sejak 12 September 2013 karena mengikuti Bintek Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah di Megamendung. Selanjutnya Ketua MS Tapaktuan menjelaskan tentang wilayah yurisdiksi MS Tapaktuan terdiri dari dua wilayah hukum Pemerintahan yaituKabupaten Aceh Selatan sebanayak 18 Kecamatan dan Aceh Barat Daya sebanyak 9 Kecamatan. Berdasarkan data pada bagaian Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pertanggal 21 Oktober2013 telah menangani kasus sebanyak 186 perkara. Kasus tersebut terdiri dari Perceraian sebanyak 141 perkara (80 % Cerai gugat), perkara warisan sebanyak 1 perkara, perkara sengketa Harta Bersama sebanyak 2 Perkara, perkara pengangkatan anak sebanayak 8 perkara, perkara Isbat nikah sebanyak 17 perkara, perkara penetapan ahli waris sebanyak 8 perkara, perkara Pengangkatan wali sebanyak 5 perkara, perkara pembatalan Hibah sebanyak 1 perkara, perkara izin poligami sebanyak 1 perkara, perkara pidana islam/jinayah 1 perkara.

Dari data tersebut di atas sebanyak 67 perkara (lebih kurang 36 %) dari perkara yang diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan berasal dari masyarakat/warga Kabupaten Aceh Barat Daya dengan usia perkawinan antara 5 sampai 15 tahun, dengan rata-rata anak dua sampai tiga orang. Dengan demikian dari perceraian tersebut akan muncul duda, janda dan anak yang tidak mendapatkan perhatian dari ayah dan ibunya secara penuh diperkirakan 150 orang anak setiap tahun, demikian juga dengankekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan persoalan baru dalam keluarga.

Selanjutnya Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan mengemukakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari’at Islam Mahkamah Syari’iyah secara organisasi termasuk dalam Pembinaan Pemerintah Daerah, sehingga ada beberapa hal yang mungkin bisa kita atasi secara bersama antara Masyarakat sebagai pencari keadilan dan atau pelayanan hukum, Lembaga Peradilan dalam hal ini Mahkamah Syari’ah Tapaktuan dan Pemerintah Kabupaten atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten diantaranya:

  1. Kalau kita amati akibat dari komplik masa lalu sehingga sampai saat ini disinyalir ribuan rakyat NAD (Koran serambi 8 Oktober 2013) dan mungkin diantaranya termasuk rakyatKabupaten Aceh Barat Daya yang tidak mempunyai akta nikah. Maka untuk kepastian hukum hubungan hukum antar orang perorangan baik dalam perkawianan maupun perceraian baik akibat dari komplik masa lalu atau akibat bencana alam atau karena keadaan lain sehingga tidak mempunyai bukti nikah, maka perlu setiap individu atau organisasi maupun Pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kepastian hukum, sebab dengan tidak adanya bukti pernikahan orang tua berakibat kepada anak-anak bangsa bisa terkendala dalam meraih masa depannya yang lebih cerah seperti untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena mungkin akan kesulitan untuk kepengurusan akta lahir, Kartu tanda penduduk dan lain-lain sebagainya;
  2. Berdasarkan data yang ada pada Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan pihak yang berperkara di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan relative banyak diantaranya warga masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin, sementara mereka adalah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik ketika ingin mengajukan tuntutan hak, sementara Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan (sesuai DIPA) dalam memberikan bantuan berperkara secara prodeo hanya dengan perbandingan sekitar 10 % dari perkara yang diterima.
  3. Bahwa wilayah hukum Mahkah Syar’iyah Tapaktuan secara geogravis cukup luas dan terjal sehingga warga cukup sulit menjangkau terutama untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebenarnya Mahkamah syar’iyah dibenarkan untuk mendekatkan jangkauan masyarakat melalui sidang keliling namun lagi-lagi sampai saat ini kita belum mempunyai pasilitas anggaran yang cukup memadai untuk itu, walaupun tahun ini mahkamah syar’iyah melakukan sidang keliling di Blangpidi dengan anggaran yang cukup minim dan sebenarnya beberapa tahun yang lalu di Blangpidi sudah digagas untuk pembentukan Mahkamah Syar’iyah untuk mewilayahi wilayah hokum Aceh Barat Daya tetapi sampai saat ini belum terealisir, mungkin salah satu kendala adalah letak tanah yang sudah disiapkan Pemkab Aceh Barat Daya kurang memadai.
  4. Bahwa Siswa/I terutama tingkat SLTA perlu diberikan pemahaman hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum baik dalam masalah moral dan masalah hukum keluarga, karena pihak yang mengajukan gugatan di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan usia perkawinan relative muda, kemungkinan karena belum siap sebagai ibu atau sebagai ayah;
  5. Dalam melakukan prosesi persidangan pidana islam/jinayah mahkamah syar’iyah Tapaktuan menghadapi banyak kendala dalam penyelesaiaanya seperti ruang sidang, sebenarya sudah cukup representatif namun mobiler sebagai sarana perlengkapan persidangan sampai saat ini belum terpenuhi sesuai dengan misi yang diembannya sebagai peradilan Islam sehingga persidangan tetap digabung dengan persidangan perdata.
  6. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kasus perbankan syari’ah, sodaqah, zakat belum ada yang sampai ke peradilan Mahkamah Syar’yah Tapaktuan, mudah-mudahan memang benar-benar tidak ada yang macet atau wanprestasi deiantara yang melakukan akad atau para pengelola sodaqah dan zakat tersebut.

Dalam menanggapi paparan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan (Drs. H. Bakti Ritonga, SH., MH.), Bupati Aceh Barat Daya (Ir. H. Jupri Hasanuddin, MM) menytakan apa yang dikemukan oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah adalah merupakan bahagian dari visi dan misi Pemkab Abdya dan itu merupakan bahagian dari pelayanan kita terhadap masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan kepastian hubungan hukum para orangtua untuk kepentingan masa depan anak-anaknya, demikian juga dengan bantuan biaya untuk proses dalam rangka penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar’iyah. Sedangkan yang berhubungan dengan pembentukan Mahkamah Syar’iyah Blangpidi Kabupaten Aceh Barat Daya Pemkab siap membantu kalau tanah yang sudah diberikan dahulu kurang memadai maka kita akan bantu sepenuhnya pada lokasi yang lebih memadai di komplek perkantoran kantor Bupati diantara Kantor Polres dengan Kantor BKD, seluas 3000m2 sampai dengan 5000 m2 dan langsung memerintahkan asisten I Pemkab Abdya (Drs. H. Mex Rivai) untuk membawa rombongan Ketua Mahkamah Syar’iyah melihat lokasi tanah tersebut, dan diurus surat-surat yang diperlukan untuk itu, dan mengenai bantuan dalam bentuk dana kita akan cari celah untuk bisa dimasukkan dalam anggaran APBK Abdya, diahir pembicaraan Bupati menyampaikan mohon maaf dan semoga kita bisa kerjasama yang baik untuk masa-masa yang akan datang dan Bapak ketua bisa betah di daerah kita ini.

Selanjutnya setelah pertemuan dengan Bupati (Ir. Jupri Hasanuddin, MM) Asisten I Pemkab Abdya (Drs. Mex Rivai) membawa rombongan ketua Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Panitera/sekretaris (Drs. T. Burhan saby), wakil Sekretaris (Drs. Muhammad) dan Panmud Hukum (Ilyas Daud, SH) menuju lokasi tanah yang akan diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pertapakan pembangunan kantor Mahkamah Syari’ah Blangpidi.

Pada saat meninjau lokasi tanah yang direncanakan untuk pembangunan MS Blangpidi tersebut Asisten I menjelaskan bahwa lokasi tata letak tanah tersebut adalah diantara Kantor Polres Abdya (sudah ditempati) dengan kantor DIKLAD Pemkab Abdya dan diseberangnya/berbatas jalan kantor DPRK abdya.

 

 

Read more...

Comment

Bupati /Wakil Bupati Pidie Jaya Bersumpah Di hadapan Ketua MS Meureudu | (4/2)

Bupati /Wakil Bupati Pidie Jaya Bersumpah Di hadapan Ketua MS Meureudu

Meureudu | meureudu.ms-aceh.go.id

Pasangan terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Pidie Jaya tanggal 29 Oktober 2013, H. Aiyub Abbas dan H. Said Mulyadi, SE, M.Si resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya masa jabatan 2014-2019. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tersebut dipimpin oleh Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Meureudu Drs. Khairil Jamal dalam Sidang rapat paripurna Istimewa DPRK Pidie Jaya pada hari Senin (3/2/2014).

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah merupakan mandat atau amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, karena dalam Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 70 huruf (c) menjelaskan bahwa : " Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syariyah dalam sidang paripurna DPRK ".

Sidang paripurna istimewa DPRK Pidie Jaya yang dimulai pukul 09.30 wib dengan agenda Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tersebut di buka oleh Ketua DPRK Pidie Jaya Abu Bakar Usman. Dalam sidang tersebut di hadiri oleh oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA Aceh, Anggota Komisi III DPR RI, KIP Pidie Jaya, Bawaslu, Walikota/Bupati Se-Aceh, Sekda Pidie Jaya, Unsur Muspida, Dandim Pidie, KaPolres Pidie, Kejaksaan Negeri (Kajari) Meureudu, Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Ketua MPU Pidie Jaya, Pimpinan Partai Politik, Pers media cetak dan elektronik, Perwakilan LSM dan Para undangan. Selain itu di luar gedung DPRK Pidie Jaya terlihat ribuan masyarakat Pidie Jaya menyaksikan kegiatan pelantikan tersebut.

Setelah pembacaan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Sekretaris DPRK Pidie Jaya, Protokol acara mempersilahkan Ketua MS Meureudu Drs. Khairil Jamal untuk mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia untuk prosesi pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Gubernur Aceh. Dan akhirnya atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah membaca pengambilan sumpah jabatan dan melantik Bupat dan Wakil Bupati Pidie Jaya masa jabatan 2014-2019 di hadapan Ketua MS Meureudu Drs. Khairil Jamal.

Selanjutnya setelah pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Ketua MS Meureudu dan Gubernur Aceh melakukan penandatanganan Berita Acara. Kemudiaan dr. Zaini Abdullah melakukan Pemasangan dan Penyematan tanda jabatan Bupati/Wakil Bupati terpilih serta menyerahkan Keputusan Mendagri, dan penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan serta penyerahan memori pelaksanaan tugas kepada Bupati/Wakil Bupati.

Setelah berakhir seluruh rangkaian acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan, Ketua MS Meureudu Drs. Khairil Jamal memberikan ucapan selamat kepada H. Aiyub Abbas dan H. Said Mulyadi, SE. M,Si sebagai pejabat Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya masa Jabatan 2014-2019.

(Faisal Reza)

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019