msaceh

Berita

Berita (936)

Bagian Kesekretariatan MS Aceh Adakan Rakor | (26/6)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Bagian Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Aceh menggelar acara rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 dengan mengambil tempat di aula pimpinan. Acara yang dipimpin Wakil Sekretaris Yohan Fauzi Yulises tersebut diikuti seluruh Kepala Sub Bagian  dan staf dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Non Yudisial H. Abd. Hamid Pulungan.

Dalam sambutannya pada saat memulai Rakor, Yohan berpesan kepada semua peserta agar dapat bekerja dengan baik. “Kita sebagai PNS harus bekerja dengan baik dan disiplin,” kata Yohan mengingatkan.

Dalam memberikan motivasi untuk selalu bersemangat melaksanakan tugas, Yohan memutar beberapa film pendek. Diawali dengan memutar film Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang melaksanakan sidak ke beberapa instansi di Jakarta. Dalam sidak tersebut, Joko Widodo menemukan ruangan kerja yang masih kosong padahal waktu telah menunjukkan pukul 08.30 Wib. Nampak Jokowi – panggilan akrab Joko Widodo – kecewa atas ulah dan sikap bawahannya yang tidak disiplin.

“Jangan kita bersikap seperti itu,” kata Yohan sambil menunjuk ruangan yang kosong yang menandakan pegawainya tidak disiplin.

Ada beberapa poin yang merupakan hasil rapat yang akan ditindaklanjuti, yaitu :

1.

Penetapan status barang milik negara (BMN).

 

Kepada bagian umum diharapkan supaya mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan status BMN seperti sertifikat dan IMB. Tugas tersebut diharapkan selesai paling lambat akhir tahun 2013 dan akan dievaluasi bulan September atau Oktober 2013.

2.

Membuat SKP bagi setiap pegawai.

 

Kepada bagian kepegawaian supaya membuat dan memperbanyak formulir SKP dan diserahkan kepada semua pegawai untuk mengisinya. Formulir tersebut telah selesai pada minggu yang akan datang.

3.

Menyempurnakan data pada Sikep.

 

Data pegawai yang ada pada Sikep supaya selalu diperbaharui dan dilengkapi sesuai dengan data terbaru. Target yang ingin dicapai adalah masuk 10 besar dalam penilaian tahun 2014, oleh karena saat sekarang ini posisi Sikep MS Aceh berada pada peringkat 23.

4.

Penertiban rekening PNBP.

 

Selama ini rekening PNBP DIPA 04 beranega ragam dan ada juga yang membuat dalam bentuk tabugan, semestinya rekening PNBP berupa giro. Menurut penjelasan Kasubbag Keuangan Muhammad, bahwa dalam rangka penertiban rekening PNBP telah dikirim surat ke BUA untuk mohon dapat membuka rekening PNBP.

Sementara itu, Hatiwasbid Non Yudisial AHP – sapaan akrab buat Abd. Hamid Pulungan - dalam arahannya menyampaikan agar seluruh staf pada bidang kesekretariatan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, harus menjadi contoh dalam menegakkan disiplin, karena tugas kesekretariatan antara lain menangani masalah kepegawaian.

“Saya berharap kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan jadilah contoh untuk pegawai yang lain,” pinta AHP.

Sebelum rakor berakhir, kembali Yohan Fauzi memutarkan film tentang kehidupan seorang perempuan yang tidak mempunyai tangan, tapi dia mampu hidup normal bahkan menjadi juara renang.

“Kita harus menunjukkan prestasi sebagaimana yang diukir oleh perempuan tersebut,” kata Yohan memberikan motivasi sambil menunjukkan film yang menampilkan perempuan tersbut sedang mengemudikan mobil dengan kedua kakinya.

(AHP)

Read more...

Comment

Badilag Laksanakan Verifikasi dan Validasi Data Perkara di MS Aceh | (19/11)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag No. 083/DJA.3/KP.01.1.XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, bahwa Badilag akan melaksanakan monitoring pelaksanaan SIADPA, verifikasi dan validasi data perkara pada MS Aceh. Dalam surat yang ditanda tangani Direktur Pembinaan Admin PA Tukiran, SH., MM, Badilag menugaskan 3 (tiga) orang untuk melaksanakan monitoring dan verifikasi, yaitu Drs. H. Helman, SH, Pebri Tripeni dan Dika Andrian, S. Kom. Pelaksanaannya berlangsung hari Jum’at tanggal 15 Nopember 2013 bertempat di aula Zainal Abidin Abubakar Lt II. MS Aceh. Pesertanya adalah Panmud Hukum dan admin SIADPA MS se Aceh.

Dalam kata pengantarnya, H. Helman menjelaskan bahwa pelaksanaan SIADPA adalah satu keharusan dalam pengelolaan administrasi perkara. Dengan SIADPA, maka administrasi perkara akan dapat dikerjakan dengan mudah dan efesien. “SIADPA harus dilaksanakan dengan baik,” kata H. Helman menegaskan. Menurutnya, pengelolaan administrasi perkara dengan menggunakan SIADPA selain memudahkan pekerjaan juga sebagai wujud transparansi publik. Dijelaskannya lebih lanjut, bahwa sesuau dengan keterbukaan informasi di pengadilan, maka jawabannya antara lain adalah implementasi SIADPA. Disamping itu, portal informasi layanan informasi perkara yang menampilkan berbagai aplikasi harus dimuat tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami ingin melihat secara langsung data perkara manual LIPA 1 dan LIPA 8 dan akan dibandingkan dengan data online,” ujar H. Helman sambil menunjuk Portal Layanan Informasi Perkara yang ditayangkan melalui infocus.

Dalam verifikasi dan validasi data yang dipandu oleh Dika Andrian, ternyata terdapat beberapa satker yang tidak sesuai laporannya antara data manual dan data online. Hal inilah yang perlu diverifikasi sehingga data manual dan online sama. “Datanya harus sama antara manual dengan online,” tegas Dika Andrian. Diingatkan oleh Dika, bahwa selama ini sering ditemukan laporan perkara online sudah hijau yang berarti laporan sudah baik, tetapi begitu dicek datanya ternyata laporan tidak valid. Inilah yang disebut Dirjen Badilag Purwosusilo dengan istilah hijau semangka alias nampak dari luar hijau tetapi isinya merah.

Menurut salah seorang peserta Heri dari MS Blangkajeren terjadinya perbedaan antara data manual dengan data online disebabkan user SIADPA yang terdiri dari Hakim dan PP tidak teratur memberikan laporan proses perkara yang dituangkan dalam bentuk instrumen kepada admin. Semestinya kata Heri, setiap proses perkara harus sudah dituangkan ke dalam instrumen setelah selesai diproses sesuai dengan perjalanan perkara itu sendiri. “Selesai sidang, maka instrumennya telah diterima admin,” kata Heri mencontohkan. Hal senada diungkapkan oleh admin MS Langsa Fahrul Razi. Menurutnya harus ada kerja sama yang bersinergi antara user dengan admin sehingga pembuatan laporan akan valid.

Verifikasi dan validasi data perkara berlangsung sampai sore dan masing-masing admin berusaha agar datanya valid.  Nampak Dika Andrian memandu acara dengan sabar dan telaten dengan cara menampilkan data pada infocus dan disinkronkan datanya sehingga sama data manual dengan online. Setelah acara selesai lalu peserta foto bersama.

(AHP)

Read more...

Comment

Badilag Dilibatkan dalam IACA Conference 2011 (7/3)

Jakarta l Badilag.net

altBekerja sama dengan International Assosiation for Court Administrator (IACA), Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah IACA Conference 2011. Konferensi IACA untuk kawasan Asia-Pasifik yang pertama ini akan digelar di Bogor, pada 13 hingga 16 Maret 2011.

Direncanakan, para peserta konferensi berasal dari 18 negara. Tema besar yang diangkat adalah “Acces to Justice”.

“Pada konferensi IACA kali ini, Badilag selaku pembina peradilan agama mendapat kehormatan untuk memaparkan pengalaman-pengalaman nyata didukung data yang akurat mengenai acces to justice di peradilan agama,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana di ruang kerjanya, Senin (7/3/2011).

Sesuai agenda, Dirjen Badilag akan menjadi pembicara pada hari ke-3 konferensi, dengan menyajikan makalah berjudul “Justice for the Poor: The Badilag Experience”.

“Kita akan memaparkan program-program justice for the poor yang sudah berjalan di peradilan agama yaitu prodeo, sidang keliling dan posbakum,” tutur Dirjen.

Menurut Dirjen, konferensi ini memiliki nilai strategis buat Mahkamah Agung pada umumnya dan peradilan agama pada khususnya.

“Konferensi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan pencapaian-pencapaian dan prestasi-prestasi kita,” tuturnya.

Selain para petinggi Mahkamah Agung, sejumlah pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding juga akan dilibatkan dalam konferensi ini. “Termasuk juga beberapa Ketua PA dan PTA,” kata Dirjen Badilag.

Buat Dirjen Badilag sendiri, konferensi IACA kali ini adalah yang kedua yang diikutinya. Pada 2009, Dirjen juga dilibatkan pada acara serupa yang digelar di Turki.

“Waktu itu kita mendapat banyak apresiasi dari masyarakat internasional. Ternyata apa yang kita lakukan diperhatikan dunia. Ini membanggakan sekaligus dapat menjadi suntikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi dalam rangka melayani masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan,” ujar Dirjen.

Konferensi kelima

IACA berdiri pada tahun 2004. Asosiasi ini dibentuk untuk memajukan administrasi peradilan dengan memodernkan lingkungan pengadilan dan mengefisienkan administrasi peradilan.

Menurut Presiden IACA, Jeffrey A Apperson, sejak berdiri enam tahun silam, IACA telah menggelar empat kali konferensi. Konferensi di Indonesia merupakan yang kelima. Dan setelah menggelar konferensi di Indonesia, IACA akan menyelenggarakan acara serupa di Belanda pada Oktober 2011.

Untuk konferensi yang akan berlangsung di Bogor nanti, IACA dan MA sepakat untuk mengangkat tema besar “Acces to Justice”.

Tema besar itu lantas dirinci menjadi sembilan subtema. Pertama, penyediaan akses terhadap pengadilan kepada kelompok tak-beruntung. Kedua, sidang keliling dan akses terhadap keadilan untuk masyarakat miskin atau terpinggirkan. Ketiga, akses terhadap keadilan untuk anak-anak. Keempat, kerjasama pengadilan dengan organisasi non-pemerintah.

Subtema kelima, pos bantuan hukum. Keenam, pelatihan administrator pengadilan. Ketujuh, penyediaan informasi kepada pencari keadilan/komunikasi dengan para stakeholder pengadilan. Kedelapan, pelaksanaan akses terhadap keadilan: pantauan dan evaluasi. Dan kesembilan, teknologi informasi dan akses terhadap keadilan.

(hermansyah)

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019