msaceh

Berita

Berita (935)

bimbingan teknis dan Pelatihan SIADPA Plus | (15/03)

PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH. M.CL :

International Commercial Contracts / Kontrak Internasional

Banda Aceh | www.ms-aceh.go.id

Pada hari ketiga atau hari terakhir kegiatan bimbingan teknis bagi hakim dan  pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Syar’iyah Aceh yang berlangsung di hotel The Pade Banda Aceh yang tampil menyampaikan materi adalah Prof. Dr. Mieke Komar, SH. M.CL dengan topik International Commercial Contracts / Kontrak Internasional. Hakim Agung kita ini, sekalipun usianya telah mendekati 70 tahun tetapi penampilannya tidak kalah dengan yang berusia muda yaitu tampil memberikan materi dengan menggunakan laptop canggih yang ditayangkan melalui infocus dengan program power point. Hebatnya lagi beliau sendiri yang mengoperasionalkan laptop tersebut

Prof. Mieke Komar dalam paparannya mengatakan, apabila para pihak tidak memilih hukum yang menguasai kontrak (choice of law) dan peradilan yang menyelesaikan perkara (choice of forum) maka hakim harus 1). apakah pengadilan memiliki kompetensi memeriksa perkara, 2). apabila ada kompetensi, hukum apa yang akan berlaku sesuai aturan hukum perdata internasional yang dianut negara tersebut. 

Lebih lanjut dijelaskannya, bagi hakim di Mahkamah Syar’iyah Aceh maupun pada peradilan agama secara keseluruhan perlu memperdalam dan menguasai International Commercial Contracts / Kontrak Internasional ini, karena sangat dimungkinkan apabila sengketa ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada suatu saat nantinya akan ada pengembangan kewenangan termasuk dalam hukum Kontrak Internasional. Disamping itu, seorang hakim itu harus menguasai beberapa disiplin ilmu, bukan hanya sebatas hukum tentang kewenangan peradilan agama tetapi ilmu hukum lainpun sangat perlu dipelajari, dengan demikian bapak ibu hakim akan luas wawasannya, katanya menyakinkan.

Dalam makalah beliau setebal 48 halaman diuraikan secara lengkap tentang International Commercial Contracts / Kontrak Internasional dan tentang materi Bimtek tersebut dapat diakses pada website Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Suasana penyampaian materi oleh Prof. Mieke Komar sangat menyenangkan oleh karena disampaikan secara humoris selain itu moderator Drs. Baidhowi HB, SH mampu membuat suasana hidup dengan humornya yang menggelitik. Prof. Mieke Komar menyampaikan materi sekitar 2 (dua) jam yaitu dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 10.00 Wib.  

Pelatihan SIADPA Plus.

Dalam waktu yang bersamaan dilakukan pelatihan kepada admin SIADPA Plus Mahkamah Syar’iyah se Aceh yang berjumlah 20 (dua puluh) orang. Seperti diketahui bahwa SIADPA Plus adalah salah satu prioritas Badan Peradilan Agama, oleh karena itu jajaran Mahkamah Syar’iyah se Aceh sudah bertekad bulat untuk melakukan administrasi perkara melalui SIADPA Plus dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Dirjen Badilag  Bapak Wahyu Widiana dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Mahkamah Agung RI “kalau nggak tahu Situs dan SIADPA, nggak pantas jadi pimpinan” menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Bapak Drs. H. Idris Mahmudy, SH. MH menjelaskan kepada Redaktur IT bahwa program SIADPA dan TI akan diusahakan agar dapat berjalan dengan baik pada semua satuan kerja, tidak ada alasan untuk tidak menjalankannya dan apabila ada Mahkamah Syar’iyah yang menjalankannya tidak sungguh-sungguh akan kita berikan teguran, ujar Ketua menjelaskan. Seperti diberikan sebelumnya bahwa pelatihan SIADPA Plus tersebut dipandu oleh tim dari Badilag yaitu Thohir, SH dan Dika Andrian, S. Kom.

Sebelum acara Bimtek ditutup sengaja Panitia memberikan kesempatan kepada Thohir dan Dika Andrian untuk mempresentasikan tentang SIADPA di depan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah se Aceh. Hal ini dimaksudkan agar pimpinan dan panitera supaya sungguh-sungguh memperhatikan SIADPA Plus tersebut. Diharapkan setelah pelatihan SIADPA, maka seluruh Mahkamah Syar’iyah se Aceh akan menerapkannya dalam administrasi perkara sebagai automatisasi Pola Bindalmin.

Akhirnya acara Bimtek ditutup secara resmi sekitar pukul 11.00 Wib. Berbagai pengalaman dan pengetahuan telah dapat diserap oleh peserta yang tentunya akan diterapkan pada satuan kerja masing-masing. Tujuan Bimtek bagi Hakim dan Panitera serta pelatihan kepada admin SIADPA adalah untuk mewujudkan peradilan yang agung, bermartabat, dan dihormati.

Tim liputan IT mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga dapat dipublikasikan melalui website Mahkamah Syar’iyah Aceh semua kegiatan Bimtek dan sampai jumpa lagi pada kegiatan Bimtek yang akan datang.

 (H. Abd. Hamid Pulungan)

Read more...

Comment

bimbingan teknis bagi hakim, pejabat kepaniteraan dan admin Siadpa | (12/03)

Banda Aceh | www.ms-aceh.go.id

Mahkamah Syar’iyah Aceh mengadakan bimbingan teknis bagi hakim, pejabat kepaniteraan dan admin Siadpa. Kegiatan bimbingan teknis tersebut dilaksanakan di hotel The Pade Banda Aceh dan berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2012. Pembukaan kegiatan bimbingan teknis tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 pukul 20.15 Wib yang diawali dengan pembacaan ayat suci al-Qur’an oleh Mahdi, SH Panitera Pengganti Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dan pembukaannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. MH

Kepala Subbag Kepegawaian Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. Muhammad melaporkan bahwa peserta Bimtek tersebut sebanyak 111 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Admin Siadpa Mahkamah Syar’iyah se Aceh serta Hakim Tinggi. Disebutkan, tujuan Bimtek adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan profesionalitas Hakim, dan pejabat kepaniteraan serta admin Siadpa, guna untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Sedangkan khusus setentang Siadpa adalah untuk memperlancar dan mempermudah administrasi perkara yang merupakan program Ditjen Badan Peradilan Agama. Biaya bimbingan teknis tersebut berasal dari DIPA Mahkamah Syar’iyah Aceh dan DIPA Mahkamah Syar’iyah se Aceh.

Disebutkan, bahwa yang menjadi nara sumber pada bimbingan teknis kali ini bagi hakim dan pejabat kepaniteraan adalah 4 (empat) orang Hakim Agung, yaitu Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum dengan materi Hukum Acara Perdata. Prof. Dr. Mieke Komar, SH. M.CL dengan materi Hukum Perdata Internasional. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH dengan materi Qanun Aceh. Prof. Rehngena Purba, SH. MS dengan materi Mediasi. Sedangkan pemateri bagi  admin Siadpa adalah dari Badilag Mahkamah Agung RI.

Wakil Ketua H. M. Jamil Ibrahim dalam kata sambutannya pada acara pembukaan menyampaikan, bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2011, pengadilan tingkat banding merupakan kawal depan Mahkamah Agung. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding diberi tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di wilayahnya masing-masing. Dalam rangka pembinaan tersebut, maka kita adakan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu : 1). Kelompok hakim. 2). Kelompok kepaniteraan. 3). Kelompok admin Siadpa. Ditambahkannya, Mahkamah Syar’iyah Aceh diharapkan akan lebih baik lagi pada masa yang akan datang dan menjadi contoh bagi pengadilan yang lain. Di Aceh katanya lagi, banyak dijumpai hal-hal yang belum pernah dilaksanakan di daerah lain dan akhirnya dicontoh oleh orang lain. Oleh karena itulah kata H. M. Jamil Ibrahim, pergunakanlah bimbingan teknis ini dengan sebaik-baiknya guna untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan sehinggaa aparat Mahkamah Syar’iyah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Acara pembukaan diakhiri dengan pembacaan doa yang disampaikan oleh Drs. Sirajuddin, Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.

Setelah selesai acara pembukaan, lalu dilanjutkan dengan penyampaian arah kebijakan pimpinan yang disampaikan oleh Wakil Ketua H. M. Jamil Ibrahim. Ada 3 (tiga) hal yang disampaikan Wakil Ketua, yaitu 1). Hubungan tugas antara Ketua, Wakil Ketua dan Panitera. 2). Tentang pembangunan gedung Mahkamah Syar’iyah se Aceh, baik pembangunan gedung baru maupun pembangunan tahap lanjutan. 3). Persamaan persepsi dalam proses penyelesaian perkara. Wakil Ketua menjelaskan, bahwa Ketua dan Panitera harus seiring sejalan dan tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas, supaya dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi, harap Wakil Ketua. Sedangkan setentang pembangunan gedung Mahkamah Syar’iyah, diharapkan supaya melalui prosedur yang telah ditetapkan. Usahakan gedung yang dibangun tersebut mempunyai mutu yang bagus dan baik, pinta H. M. Jamil Ibrahim.  Dan setentang persamaan persepsi dalam proses penyelesaian perkara, diharapkan peserta bimbingan teknis ini dapat mengikuti setiap kegiatan dengan baik sehingga bimtek ini akan berhasil dengan baik pula, ujar Wakil Ketua. 

Menurut penjelasan Wakil Panitera Drs. Muhammad Yusuf, SH yang menjadi penanggung jawab kegiatan bimbingan teknis ini  kepada Redaktur IT, bahwa untuk bimtek ini sengaja diundang 4 (empat) orang Hakim Agung untuk memberikan materi kepada peserta. Hal ini sekaligus menunjukkan tekad dan keinginan kita untuk menjadikan hakim dan panitera yang profesional di bidangnya sehingga diharapkan akan ada perbaikan dan perubahan dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

(by. H. Abd. Hamid Pulungan)

 

Read more...

Comment

Bimbingan Teknis (Bimtek) Ekonomi Syari’ah | (22/11)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Menyikapi kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk mengadili sengketa Ekonomi Syari;ah, hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah wajib menimba ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah.  Hal tersebut sebagai upaya membangun kepercayaan (trust) kalangan pelaku ekonomi, khususnya pelaku ekonomi yang menerapkan prinsip Syari’ah. Kewenangan itu sendiri diberikan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal tersebut disampaikan oleh YM Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, selaku Narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan di Hotel Sulthan Banda Aceh.

Acara Bimtek yang diadakan oleh Mahkamah Syar’iyah selama tigahari (20 s/d 22/11/2013) itu, diikuti oleh Hakim Tinggi MS Aceh, Ketua, Wakil Ketua dan dua orang Hakim setiap Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota se MS Aceh. Pada bagian pengantar saat menyampaikan materi Kapita Selekta Ekonomi Syari’ah, Prof.Abdul Manan, mengemukakan, bahwa para pelaku ekonomi sangat tidak mempercayai kemampuan para hakim peradilan agama/mahkamah syar’iyah yang selama ini dikenal sebagai hakim yang hanya menangani sengketa keluarga, untuk kemudian memeriksa sengketa ekonomi syari’ah.

“Hakim Peradilan agama/mahkamah syar’iyah dianggap tidak mampu berhitung”, ujar Prof.Abdul Manan. Ditambahkannya lebih lanjut, kemampuan memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi sangat diragukan. Untuk itu Mahkamah Agung, dalam hal ini Badan Peradilan Agama MA RI berupaya untuk mengadakan bimbingan teknis di bidang ekonomi syari’ah.

Lebih lanjut Prof.Abdul Manan mengharapkan agar hakim rajin membaca dan mempelajari mengenai Ekonomi Syari’ah,baik berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun melalui buku-buku yang telah banyak ditulis dan diterbitkan. Hakim wajib mengenal dan mempelajari berbagai istilah dalam ekonomi syari’ah.

Menyinggung kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syari’ah, Prof. Abdul  Manan yang juga ditunjuk sebagai ketua tim penyusun Hukum Acara Ekonomi Syari’ah MA RI menyatakan, bahwa perjuangan untuk mendapatkan kewenangan tersebut tidak mudah. Rintangan, baik yang datang dari internal bahkan dari internal sendiri selalu ada.

Berkaitan dengan materi yang disampaikan sepanjang hari Kamis itu, Prof. Abdul  Manan menjelaskan mulai sejarah ekonomi syari’ah di dunia maju dan berkembang serta keutamaan menerapkan ekonomi syari’ah bagi perkembangan kesejahteraan manusia. Hakim Agung yang selalu ditugaskan oleh Mahkamah Agung RI untuk mempelajari praktek ekonomi syari’ah di Negara-Negara Timur Tengah dan Eropa serta Asia itu, memaparkan cukup panjang lebar mengenai berbagai hal ekonomi syaria’h.

Di bagian akhir acara bimtek ekonomi syari’ah, diadakan tanya jawab oleh peserta yang selanjutnya secara bersemangat peserta menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya.

 (MA)

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019