msaceh

Berita

Berita (935)

Biro Keuangan MARI Mengadakan Supervisi Pelaksanaan Anggaran Di Provinsi Aceh | (22/05)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mengadakan supervisi pelaksanaan anggaran, supervisi bendahara pengeluaran dan pembuat daftar gaji, verifikasi & tuntutan ganti rugi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Supervisi tersebut untuk provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 21 sd. 26 Mei 2012.

Sesuai dengan Surat Tugas Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MARI Nomor : 72/BUA.3/ST/05/2012 tanggal 08 Mei 2012, bahwa kegiatan supervisi dibagi menjadi 3 (tiga) tim, yaitu tim I akan memeriksa 14 satuan kerja terdiri dari Mahkamah Syar’iyah Aceh, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Pengadilan Negeri Jantho, Mahkamah Syar’iyah Jantho, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Pengadilan Negeri Lhoksukon, Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Pengadilan Negeri Idi, Mahkamah Syar’iyah Idi, Pengadilan Negeri Langsa, Mahkamah Syar’iyah Langsa, Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan  Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang.

Tim II akan memeriksa 14 satuan kerja terdiri dari Pengadilan Militer Banda Aceh, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Mahkamah Syar’iyah Meuredu,  Mahkamah Syar’iyah Bireuen, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, Mahkamah Syar’iyah Takengon, Pengadilan Negeri Takengon, Mahkamah Syar’iyah Blangkajeren, Pengadilan Negeri Blangkajeren, Mahkamah Syar’iyah Singkil, Pengadilan Negeri Singkil, Mahkamah Syar’iyah Kutacane dan  Pengadilan Negeri Kutacane

Tim III akan memeriksa 14 satuan kerja terdiri dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mahkamah Syar’iyah Sigli, Pengadilan Negeri Sigli, Mahkamah Syar’iyah Calang, Pengadilan Negeri Calang, Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Pengadilan Negeri Meulaboh, Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, Pengadilan Negeri Tapaktuan, Mahkamah Syar’iyah Sinabang, Pengadilan Negeri Sinabang,  Mahkamah Syar’iyah Sabang dan Pengadilan Negeri Sabang.

Masing-masing tim akan melakukan supervisi terhadap 4 (empat) kegiatan, yaitu supervisi pelaksanaan anggaran, supervisi perbendaharaan, supervisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan supervisi tuntutan ganti rugi (TGR).

Menurut penjelasan Kasubbag TGR Syaifuddin Zuhri, SE yang menjadi salah seorang anggota tim I yang melakukan supervisi di Mahkamah Syar’iyah Aceh kepada redaktur IT, bahwa kegiatan supervisi ini adalah untuk persamaan persepsi tentang laporan bendahara, oleh karena masih ada beberapa satker yang melakukan pembukuan dengan model lama seperti tabel laris, padahal sebagian besar laporan keuangan dan perbendaharaan telah dilaksanakan secara aplikasi komputer. “Kita berharap semua satker di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan pembukuan keuangan dengan sistim aplikasi komputer. Selain itu, supervisi ini juga untuk mengetahui seberapa besar penyerapan anggaran sampai dengan triwulan ke I, oleh karena yang kita harapkan adalah semua satker dapat menyerap anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan, jangan sampai terjadi penyerapan anggaran secara besar-besaran pada akhir tahun atau triwulan ke IV, sebab hal yang seperti itu tidak akan mencapai hasil yang maksimal”, kata Syaifuddih Zuhri.

Adapun setentang PNBP,  Syaifuddih Zuhri menjelaskan bahwa setiap PNBP yang dipungut untuk penerimaan negara harus dibukukan dengan baik dan disetorkan ke kas negara setiap minggu. “Tidak boleh PNBP disimpan berlama-lama di kantor ataupun di bank, tetapi harus disetorkan ke kas negara setiap minggu sesuai dengan peraturan yang berkaku”, tegas Syaifuddin Zuhri.

Sedangkan terhadap aset negara berupa BMN baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus dikelola dengan baik dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kelancaran pelaksanaan tugas, harap Syaifuddin Zuhri. Ditambahkannya, apabila aset negara berupa barang bergerak hilang dalam penguasaan yang berhak memakai aset tersebut, maka kepadanya dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR). Begitu juga seorang bendaharawan harus teliti dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya,  dan apabila terjadi kerugian pada negara disebabkan kelalaian bendahara, maka kepadanya dikenakan TGR.

Sementara itu, Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. H. Syamsikar ketika diwawancarai redaktur IT, mengatakan bahwa supervisi ini sangat penting bagi pengelolaan keuangan terutama penyerapan DIPA 2012 untuk triwulan ke I ini. “Kita mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan supervisi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MARI, oleh karena itu kita ikutsertakan beberapa orang pejabat dari Mahkamah Syar’iyah Aceh untuk mendampingi tim supervisi ini”, kata H. Syamsikar. Adapun pejabat yang dimaksudkan oleh H. Syamsikar adalah Wakil Sekretaris MS Aceh Khaeruddin, SH yang ikut dalam tim I. Kasubbag Keuangan Ansharullah, SH. MH yang ikut dalam tim II dan staf keuangan Fahmi Riswin, SE. Ak. yang ikut dalam tim III.

Setelah selesai melaksanakan supervisi di Mahkamah Syar’iyah Aceh, lalu pada esok hari Tim I  akan melaksanakan supervisi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan akan berlanjut kepada satker lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.       

(H. Abd. Hamid Pulungan)

Read more...

Comment

Biro Keuangan MA Lakukan Monitoring dan Evaluasi Keuangan di Aceh | (29/5)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan MA No. 140/Bua.3/ST/05/2013 tanggal 24 Mei 2013, MA melakukan monitoring dan evaluasi perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan PNBP di lingkungan badan peradilan. Kegiatan tersebut dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dan mensukseskan program reformasi birokrasi tahun anggaran 2013.

Yang bertugas ke Aceh melakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari :

  • Bagian perbendaharaan, Ardaning Sandrawati, SH. MH Kabag Perbendaharaan dan Aris Nurul, A.Md staf Biro Keuangan.
  • Bagian pelaksanaan anggaran, Emmy Sapartiningrum, SE Kasubbag Pelaksanaan Anggaran dan Hj. Sri Supiatirah, B.Sc .
  • Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Lilies Ainany, SE. MM Kasubbag PNBP A dan Wikan Santoso, S. Kom staf Biro Keuangan.

Tim akan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran terhadap 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada di Banda Aceh tanggal 27 s/d 29 Mei 2013. Tim didampingi oleh Drs. Muhammad, Kasubbag Keuangan MS Aceh dan Bulkhaini, SH staf Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Menurut penjelasan Kasubbag Pelaksanaan Anggaran Ibu Emmy Sapartinigrum bahwa monitoring dan evaluasi sangat perlu dilaksanakan untuk mengetahui serapan anggaran sampai dengan kwartal pertama 2013. Hal ini sangat penting agar serapan anggaran dilaksanakan secara bertahap dan laporannya dibuat dengan baik.

Ibu Emmy menjelaskan semakin banyak serapan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun akan semakin baik, bahkan akan mendapat reward.

“Serapan anggaran harus dimulai sejak awal tahun anggaran dan dapat direalisasikan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia,” katanya menjelaskan.

Obyek monitoring dan evaluasi meliputi DIPA 01 BUA dan DIPA 04 Badilag. Menurut data yang diperiksa oleh Tim, DIPA 01 telah direalisasikan dengan baik, sedangkan untuk DIPA 04 belum ada realissi sampai dengan sekarang ini.

Tim memuji jajaran peradilan agama yang telah dapat merealisasikan anggaran secara baik dan berharap dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

PNBP yang merupakan penerimaan negara bukan pajak harus dikelola dengan baik oleh karena PNBP ini menjadi masukan bagi negara dalam pembiayaan kegiatan. PNBP yang bersumber dari peradilan meliputi biaya pencatatan perkara, biaya redaksi dan leges putusan. Tim berpesan kepada bendahara penerima yang mengelola PNBP agar ditata dengan baik dan harus disetor ke Kas Negara secara rutin.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada MS Aceh berjalan dengan baik, hal ini dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari jajaran keuangan. Wakil Sekretaris Yohan Fauzi Yulises nampak mengikuti dan memantau jalannya monitoring dan evaluasi.

“Kita berharap monitoring dan evaluasi ini berjalan dengan baik dan hasilnya memuaskan,” harap Yohan yang baru bertugas di MS Aceh ini.

(AHP)

Read more...

Comment

Biro Kepegawaian MA Laksanakan Ujian Dinas di Aceh | (18/9)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Biro Kepegawaian BUA Mahkamah Agung RI melaksanakan ujian dinas tingkat I, tingkat II dan penyesuaian ijazah bagi pegawai empat lingkungan peradilan se Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan satu hari penuh pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 bertempat di hotel Sulthan Banda Aceh. Hadir dalam acara pembukaan Ketua PT/Tipikor Banda Aceh H. Sumantri, SH., MH, Hakim Tinggi MS Aceh Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH, Panitera/Sekretaris PT/Tipikor Banda Aceh H. Ruslan, SH., MH, Kabag Mutasi II Lilis Setiawati, SH., MH, Kabag Pemberhentian dan Pensiun Rini Sumarningsih, SH., MM dan robongan dari MA yang berjumlah 6 (enam) orang.

Kabag Mutasi II Biro Kepegawaian Lilis Setiawati dalam laporannya  pada waktu acara pembukaan mengatakan bahwa peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah sebanyak 77 orang yang terdiri dari ujian dinas tingkat I 14 orang, ujian dinas tingkat II 56 orang dan ujian penyesuaian ijazah 7 orang. Peserta ujian akan mengerjakan soal-soal ujian yang telah dipersiapkan oleh Panitia Pusat sebanyak 13 materi ujian. Ibu Lilis berharap peserta ujian mampu dan dapat menjawab soal-soal ujian, oleh karena itu ujian dilaksanakan sampai sore hari. “Kami dengan sabar menunggu Bapak Ibu mengerjakan soal-soal ujian sampai sore hari,” kata Ibu Lilis memberikan semangat kepada peserta ujian.

Ibu Lilis menyampaikan bahwa ia dan rombongan sangat senang mendapat tugas ke Aceh karena baru pertama kali ini berkesempatan berkunjung ke Aceh. Kesempatan yang baik ini akan dipergunakan untuk melihat-lihat keindahan kota Banda Aceh seperti pemandangan pantai Ule Lheu, Kapal terapung, museum tsunami dan lain-lain. “Besok pagi sebelum bertolak ke Jakarta akan kami sempatkan melihat keindahan kota Banda Aceh, ternyata Aceh ini aman dan sangat menyenangkan,” ujar Ibu Lilissambil melirik Panitera/Sekretaris PT/Tipikor Banda Aceh H. Ruslan yang duduk di kursi depan.

Sementara itu, Ketua PT/Tipikor Banda Aceh H. Sumantri dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi ujian dinas tersebut mengatakan kenaikan pangkat dan golongan adalah merupakan prestasi dan bukan hadiah. Beliau meminta peserta agar koreksi dan introspeksi diri dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa anggapan selama ini yang mengatakan bodoh dan pintar sama-sama naik pangkat tiap empat tahun harus dihilangkan. “Naik pangkat adalah prestasi bukan pemberian,” tandas orang nomor satu di PT/Tipikor Banda Aceh ini.

H. Sumantri meminta kepada peserta ujian agar mengerjakan soal-soal dengan tekun dan baik seraya berdoa semoga ujian dapat dijawab dengan sempurna. Beliau berpesan agar mengutamakan percaya diri masing-masing dan berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan. “Kerjakan soal-soal ujian dengan tekun semoga dapat menjawabnya dan peserta ujian lulus semua,” kata H. Sumantri yang dijawab peserta dengan mengucapkan “amin” tanpa dikomando.

Acara pembukan ujian dinas diakhiri dengan pembacaan doa yang dipandu oleh Ustadz Mahdi Hamzah, SH, panitera pengganti MS Banda Aceh. Selamat melaksanakan ujian semoga berhasil dan lulus semuanya, amin.

(AHP)

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019