msaceh

Berita

Berita (1032)

Bawas MA Melakukan Supervisi Reformasi Birokrasi Pada 4 Lingkungan Peradilan di Aceh | (07/12)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan supervisi reformasi birokrasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan se Aceh.  Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Jum’at tanggal 7 Desember 2012 dengan mengambil tempat di Lt. III Aula Ahmad Hasballah Mahkamah Syar’iyah Aceh. Hadir Kepala Badan Pengawasan MA Dr. H. M. Syarifuddin, SH. MH dan rombongan yang berjumlah 5 (lima) orang, Ketua PT/Tipikor Banda Aceh H. Mas’ud Halim, S. M. Hum, Ketua Mahkamah Syar’iyah  Aceh Dr. H. Idris Mahmudy, SH. MH, Wakil Ketua PT/Tipikor Banda Aceh Dr. H. Sudarmadji, SH. M. Hum dan  Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. MH.

Peserta supervisi revormasi birokrasi diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris 4 (empat) lingkungan peradilan se Aceh yang berjumlah 210 orang.

Ketua PT/Tipikior Banda Aceh H. M. Mas’ud Halim dalam kata sambutannya sewaktu membuka acara tersebut mengatakan bahwa reformasi birokrasi harus disukseskan, tidak ada kata lain kecuali semua badan peradilan harus siap melaksanakan reformasi birokrasi. “Saya minta perhatian kita semua agar mensukseskan reformasi birokrasi pada satuan kerja yang Saudara pimpin dan yang perlu diingat bahwa satu satker saja yang tidak melaksanakan reformasi birokrasi akan menjadikan masalah kepada yang satker lainsecara keseluruhan,” kata Ketua mengingatkan. Lebih lanjut disebutkan Ketua PT/Tipikor Banda Aceh bahwa reformasi birokrasi ini antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan remunerasi menjadi 100%. “Kita berharap remunerasi menjadi 100% dan remunerasi Hakim akan diserahkan kepada pegawai sehubungan Hakim akan mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2012 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2013,” ujar Ketua dengan senyum. Selanjutnya Ketua PT/Tipikor Banda Aceh membukan acara supervisi reformasi birokrasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan se Aceh dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.     

Setelah acara pembukaan selesai, lalu dilanjutkan pemaparan materi oleh Ketua Badan Pengawasan MA H. M. Syarifuddin. Dalam penjelasannya, Kepala Bawas MA menyampaikan temuan-temuan Tim Reformasi Birokrasi tentang 8 area reformasi birokrasi antara lain,  bagi  Hakim sudah ada kode etik berupa PPH, tetapi bagi Panitera, Jurusita dan pegawai lainnya belum ada kode etik pada waktu pemeriksaan Tim, dan kode etik tersebut baru saja disahkan tetapi belum disosialisasikan kepada pegawai. Belum ada tersusun kegiatan komunikasi dan informasi pelaksanaan yang dibuktikan dengan data pendukung. Ditemukan juga, ada pejabat peradilan yang menggunakan perjalanan dinas dengan pesawat Lion, tetapi dalam pertanggung jawabannya dibuat dengan tiket pesawat Garuda. “Temuan yang seperti ini dianggap perjalan fiktif”, tegas Kepala Bawas.  

Kepala Bawas juga menjelaskan bahwa remunerasi yang diterima sekarang ini lebih kecil nominalnya apabila dibandingkan dengan remunerasi yang diterima oleh Kementerian/Lembaga yang lain. Hal ini disebabkan karena kedudukan Panitera    pada Mahkamah Agung menempati pada urutan kelima dalam struktur organisasi MA, yaitu  Ketua, Wakil Ketua, Tuada, Hakim Agung dan Panitera. Sedangkan pada Kementerian/Lembaga, Sekretaris Jenderal menempati pada urutan kedua, yaitu Menteri dan Sekretaris Jenderal. “Dengan keluarnya PP Nomor 94 Tahun 2012, maka remunerasi bagi Hakim tidak dibayar lagi, oleh karena itu kedudukan Panitera akan menempati pada urutan kedua dan akan meningkat nominal remunerasi yang akan diterima oleh pegawai,” tegas Kepala Bawas.

Kepala Bawas menyampaikan rasa bangga melihat gedung Mahkamah Syar’iyah Aceh yang megah dan terawat dengan baik. “Kita patut bersyukur memiliki gedung MS Aceh yang megah ini,” ujar Kepala Bawas sambil melihat Ketua Mahkamah Syar’iyah yang duduk di sebelah kirinya. Kegiatan supervisi reformasi birokrasi berlangsung dengan tertib dan lancar dan peserta nampak serius mendengar paparan Kepala Bawas.   

(AHP)

Read more...

Comment

Bagian Kesekretariatan MS Aceh Adakan Rakor | (26/6)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Bagian Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Aceh menggelar acara rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 dengan mengambil tempat di aula pimpinan. Acara yang dipimpin Wakil Sekretaris Yohan Fauzi Yulises tersebut diikuti seluruh Kepala Sub Bagian  dan staf dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang Non Yudisial H. Abd. Hamid Pulungan.

Dalam sambutannya pada saat memulai Rakor, Yohan berpesan kepada semua peserta agar dapat bekerja dengan baik. “Kita sebagai PNS harus bekerja dengan baik dan disiplin,” kata Yohan mengingatkan.

Dalam memberikan motivasi untuk selalu bersemangat melaksanakan tugas, Yohan memutar beberapa film pendek. Diawali dengan memutar film Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang melaksanakan sidak ke beberapa instansi di Jakarta. Dalam sidak tersebut, Joko Widodo menemukan ruangan kerja yang masih kosong padahal waktu telah menunjukkan pukul 08.30 Wib. Nampak Jokowi – panggilan akrab Joko Widodo – kecewa atas ulah dan sikap bawahannya yang tidak disiplin.

“Jangan kita bersikap seperti itu,” kata Yohan sambil menunjuk ruangan yang kosong yang menandakan pegawainya tidak disiplin.

Ada beberapa poin yang merupakan hasil rapat yang akan ditindaklanjuti, yaitu :

1.

Penetapan status barang milik negara (BMN).

 

Kepada bagian umum diharapkan supaya mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan status BMN seperti sertifikat dan IMB. Tugas tersebut diharapkan selesai paling lambat akhir tahun 2013 dan akan dievaluasi bulan September atau Oktober 2013.

2.

Membuat SKP bagi setiap pegawai.

 

Kepada bagian kepegawaian supaya membuat dan memperbanyak formulir SKP dan diserahkan kepada semua pegawai untuk mengisinya. Formulir tersebut telah selesai pada minggu yang akan datang.

3.

Menyempurnakan data pada Sikep.

 

Data pegawai yang ada pada Sikep supaya selalu diperbaharui dan dilengkapi sesuai dengan data terbaru. Target yang ingin dicapai adalah masuk 10 besar dalam penilaian tahun 2014, oleh karena saat sekarang ini posisi Sikep MS Aceh berada pada peringkat 23.

4.

Penertiban rekening PNBP.

 

Selama ini rekening PNBP DIPA 04 beranega ragam dan ada juga yang membuat dalam bentuk tabugan, semestinya rekening PNBP berupa giro. Menurut penjelasan Kasubbag Keuangan Muhammad, bahwa dalam rangka penertiban rekening PNBP telah dikirim surat ke BUA untuk mohon dapat membuka rekening PNBP.

Sementara itu, Hatiwasbid Non Yudisial AHP – sapaan akrab buat Abd. Hamid Pulungan - dalam arahannya menyampaikan agar seluruh staf pada bidang kesekretariatan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu, harus menjadi contoh dalam menegakkan disiplin, karena tugas kesekretariatan antara lain menangani masalah kepegawaian.

“Saya berharap kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan jadilah contoh untuk pegawai yang lain,” pinta AHP.

Sebelum rakor berakhir, kembali Yohan Fauzi memutarkan film tentang kehidupan seorang perempuan yang tidak mempunyai tangan, tapi dia mampu hidup normal bahkan menjadi juara renang.

“Kita harus menunjukkan prestasi sebagaimana yang diukir oleh perempuan tersebut,” kata Yohan memberikan motivasi sambil menunjukkan film yang menampilkan perempuan tersbut sedang mengemudikan mobil dengan kedua kakinya.

(AHP)

Read more...

Comment

Badilag Laksanakan Verifikasi dan Validasi Data Perkara di MS Aceh | (19/11)

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Sesuai dengan surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag No. 083/DJA.3/KP.01.1.XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, bahwa Badilag akan melaksanakan monitoring pelaksanaan SIADPA, verifikasi dan validasi data perkara pada MS Aceh. Dalam surat yang ditanda tangani Direktur Pembinaan Admin PA Tukiran, SH., MM, Badilag menugaskan 3 (tiga) orang untuk melaksanakan monitoring dan verifikasi, yaitu Drs. H. Helman, SH, Pebri Tripeni dan Dika Andrian, S. Kom. Pelaksanaannya berlangsung hari Jum’at tanggal 15 Nopember 2013 bertempat di aula Zainal Abidin Abubakar Lt II. MS Aceh. Pesertanya adalah Panmud Hukum dan admin SIADPA MS se Aceh.

Dalam kata pengantarnya, H. Helman menjelaskan bahwa pelaksanaan SIADPA adalah satu keharusan dalam pengelolaan administrasi perkara. Dengan SIADPA, maka administrasi perkara akan dapat dikerjakan dengan mudah dan efesien. “SIADPA harus dilaksanakan dengan baik,” kata H. Helman menegaskan. Menurutnya, pengelolaan administrasi perkara dengan menggunakan SIADPA selain memudahkan pekerjaan juga sebagai wujud transparansi publik. Dijelaskannya lebih lanjut, bahwa sesuau dengan keterbukaan informasi di pengadilan, maka jawabannya antara lain adalah implementasi SIADPA. Disamping itu, portal informasi layanan informasi perkara yang menampilkan berbagai aplikasi harus dimuat tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kami ingin melihat secara langsung data perkara manual LIPA 1 dan LIPA 8 dan akan dibandingkan dengan data online,” ujar H. Helman sambil menunjuk Portal Layanan Informasi Perkara yang ditayangkan melalui infocus.

Dalam verifikasi dan validasi data yang dipandu oleh Dika Andrian, ternyata terdapat beberapa satker yang tidak sesuai laporannya antara data manual dan data online. Hal inilah yang perlu diverifikasi sehingga data manual dan online sama. “Datanya harus sama antara manual dengan online,” tegas Dika Andrian. Diingatkan oleh Dika, bahwa selama ini sering ditemukan laporan perkara online sudah hijau yang berarti laporan sudah baik, tetapi begitu dicek datanya ternyata laporan tidak valid. Inilah yang disebut Dirjen Badilag Purwosusilo dengan istilah hijau semangka alias nampak dari luar hijau tetapi isinya merah.

Menurut salah seorang peserta Heri dari MS Blangkajeren terjadinya perbedaan antara data manual dengan data online disebabkan user SIADPA yang terdiri dari Hakim dan PP tidak teratur memberikan laporan proses perkara yang dituangkan dalam bentuk instrumen kepada admin. Semestinya kata Heri, setiap proses perkara harus sudah dituangkan ke dalam instrumen setelah selesai diproses sesuai dengan perjalanan perkara itu sendiri. “Selesai sidang, maka instrumennya telah diterima admin,” kata Heri mencontohkan. Hal senada diungkapkan oleh admin MS Langsa Fahrul Razi. Menurutnya harus ada kerja sama yang bersinergi antara user dengan admin sehingga pembuatan laporan akan valid.

Verifikasi dan validasi data perkara berlangsung sampai sore dan masing-masing admin berusaha agar datanya valid.  Nampak Dika Andrian memandu acara dengan sabar dan telaten dengan cara menampilkan data pada infocus dan disinkronkan datanya sehingga sama data manual dengan online. Setelah acara selesai lalu peserta foto bersama.

(AHP)

Read more...

Comment

Subscribe to this RSS feed
Banner_Ucapan_Idulfitri1443.jpg KMS_Baru_2022.png Waka_MA.jpg YM_KMA.png lapor.png maklumat_pelayanan.jpg sekretaris_MA.jpg

HUBUNGI KAMI

Mahkamah Syar'iyah Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh

Telp: 0651-7555976
Fax: 0651-7555977

Email :

ms.aceh@gmail.com

hukum.msaceh@gmail.com

kepegawaianmsaceh@gmail.com

jinayat.msaceh@gmail.com

LOKASI KANTOR

Mahkamah Syar'iyah Aceh © 2019