BerandaBeritaBerita MS se Aceh

berita se aceh (6961)

Hakim MS Meureudu : Kita Satu Tim Kerja | (2/9)

Published in berita se aceh
Be the first to comment!

Hakim MS Meureudu : Kita Satu Tim Kerja

M.Syauqi, SHI.SH.MH disaat Menyampaikan pandangannya dalam Rapat Bulanan MS Meureudu

Meureudu | meureudu.ms-aceh.go.id

MEUREUDU – Keberhasilan dan kesuksesan suatu perkantoran bukanlah didapat dari hasil kerja seseorang, melainkan keberhasilan itu diperoleh berkat kerjasama dan usaha bersama seluruh pegawai kantor. Demikian kata Hakim MS Meureudu M. Syauqi, SHI.SH.MH dalam rapat bulanan MS Meureudu yang bertempatkan di ruang sidang, hari Kamis (28/8/2014) pagi.

“ kita adalah satu tim kerja, segala aktivitas perkantoran yang dapat meningkatkan kinerja kita dan memberikan kepuasan bagi masyarakat adalah semuanya hasil kerja kita, bukan perorangan. keberhasilan adalah keberhasilan kita semua. Jadi kerjasama tim yang baik merupakan kunci awal dalam mencapai kesuksesan.“ kata M. Syauqi. Lebih lanjut Hakim yang juga mahasiswa program doktoral (S3) UIN Ar-Raniry menyampaikan pandangannya mengenai kendala teknis selama ini yang terdapat dalam penanganan perkara diantaranya, beberapa perkara yang surat gugatan yang masih perlu dicermati, sehingga tidak membuat petugas SIADPA kebingungan dikarenakan gugatannya terlalu panjang sedangkan inti permasalahannya tidak terdapat di gugatan. Hal ini membuat petugas SIADPA membaca kembali dan membuat kesimpulan untuk mengetahui inti permasalahanya dalam gugatan perkara.

Selanjutnya untuk pemanggilan mohon bantuan Mahkamah Syar’iyah lain khusus Prodeo atau pun tidak prodeo, M. Syauqi mengatakan perlu dikonfirmasikan lagi atau diminta keterangan dari MS terkait mengenai release panggilan sehinga tidak bermasalah dan menghambat penyelesaian perkara. Untuk pengawasan di kantor, menurutnya disesuaikan dengan jumlah hakim. “ Hakim ada dua, satu pengawasan Kesekretariatan dan satu lagi pengawasan aktivitas kepanitraan. Jadi bagi-bagi saja. “ jelas M. Syauqi, SHI.SH.MH

Dalam rapat itu juga Hakim MS Meureudu H. Sayyed Sofyan, SH menegaskan bahwa untuk menumbuhkan semangat bersama dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, dirinya mengharapkan agar notulensi dan rekomendasi-rekomendasi hasil rapat dibagi kepada seluruh pegawai. “ rekomendasi dan hasil rapat kita hari ini perlu dibagi kepada seluruh pegawai, jadi setelah rapat tidak hilang apa yang telah kita bicarakan. Sehingga hasil rapat sebagai pijakan kita bekerja dan evaluasi di bulan depan.” Tegas Sayyed. (Faisal Reza)

Hakim MS Meureudu : Ikuti Saja Juklak Badilag Terkait Perkara Prodeo | (10/3)

Published in berita se aceh
Be the first to comment!

Hakim MS Meureudu : Ikuti Saja Juklak Badilag Terkait Perkara Prodeo

Sayyed Sofyan, SHI

Meureudu | meureudu.ms-aceh.go.id

Dalam menanggapi persoalan penangangan perkara prodeo yang di bahas dalam rapat terbatas MS Meureudu pada hari Kamis (6/3/2014) pagi, Hakim MS Meureudu Sayyed Sofyan, SHI mengatakan bahwa untuk lebih amannya MS Meureudu harus menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

“ dalam rapat terbatas tadi saya mengatakan bahwa dalam penanganan perkara prodeo lebih amannya kita menunggu dan ikuti Juklak dari Badilag. Sehingga nanti tidak ada lagi multi tafsir dalam prosedur dan mekanisme pelaksanaan perkara prodeo dan kita mendapatkan kepastian hukum dalam memberi layanan hukum bagi pencari keadilan “. Kata Sayed

Sayyed Sofyan memandang bahwa dalam proses penanganan setiap perkara di pengadilan baik prodeo harus dengan aturan yang jelas yang menjamin kepastian hukum sehingga putusan yang lahir nanti tidak cacat dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Karena hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

“ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, begitu juga Juklak Perma Nomor 1 Tahun 2014, ia merupakan norma tertulis untuk pedoman layanan perkara prodeo. oleh karena itu kita tunggu sajalah Juklaknya. “ kata Sayed

Seperti yang di beritakan bahwa saat ini Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama sedang menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Karena Perma Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum ini belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaannya.

Dengan adanya nanti Juklak Perma Nomor 1 Tahun 2014, diharapkan mampu melahirkan pandangan/persepsi yang sama dan tidak bias tentang bagaimana seharusnya prosedur layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dilaksanakan dengan baik di setiap Mahkamah Syar’iyah dan Peradilan Agama.

(Faisal Reza)

Hakim MS Meureudu : Dalam Menuntaskan Pekerjaan Kita Harus Teliti | (28/2)

Published in berita se aceh
Be the first to comment!

Hakim MS Meureudu : Dalam Menuntaskan Pekerjaan Kita Harus Teliti

M. Syauqi, SHI. SH. MH

Meureudu | meureudu.ms-aceh.go.id

Hakim MS Meureudu M. Syauqi, SHI.SH.MH dalam rapat bulanan MS Meureudu yang digelar pada hari Rabu (26/2/2014) mengatakan bahwa dalam menuntaskan pekerjaan kita harus teliti dan sesuai dengan SOP yang ada. Oleh karena itu dalam rapat tersebut M. Syauqi yang juga Mahasiswa Program Doktoral (S3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyarankan 3 hal dalam menanggapi persoalan-persoalan yang muncul dalam rapat bulanan tersebut :

Pertama, beliau menyarankan agar surat gugatan yang telah di buat oleh setiap orang yang berperkara harus di baca lagi dengan teliti walaupun telah diarahkan dan dijelaskan kepada orang yang ingin mendaftar perkara. “ surat gugatan yang masuk hendaklah di baca terlebih dahulu, kita seleksi lagi sebelum di daftarkan sehingga nanti tidak ada yang lose lagi “. Ujar M. Syauqi. Oleh karena itu kita mengharapkan tidak bermasalah lagi dalam mengadili perkara.

Kedua, M. Syauqi memberikan pendapat apakah Kartu Keluarga (KK) itu menjadi alat bukti atau tidak atau sebagai bahan pendukung kelengkapan berkas perkara.? beliau menyarankan dalam rapat tersebut agar KK yang di bawa oleh Pemohon/Penggugat hanya sebagai bahan pendukung kelengkapan berkas saja yang akan di daftarkan.

Ketiga, Mahasiswa Program Doktoral (S3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu juga menyarankan agar penggunan bahasa / lughawiah (seperti kata-kata “ FotoKopi “ dan “ Foto Copy “ ) dalam berita Acara jangan menimbulkan pembahasan yang panjang karena menurut beliau polemik penggunaan bahasa seperti itu hanyalah persoalan klasik yang tidak perlu lama pembahasannya. “ menurut saya penggunaan bahasa atau kata Fotokopi atau Foto Copy dalam Berita Acara merupakan persoalan klasik, jadi kata-kata itu tergantung selera, yang penting makna dan artinya tidak berubah. Saya menyarankan kita sepakati aja kata mana yang akan kita pakai “ Fotokopi” atau “Foto Copy”. “ Kata beliau.

(Faisal Reza)